Bisnisnews.net – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkahnya adalah mengembangkan sistem transparansi digital yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan program secara langsung.
Inovasi ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Konferensi Pers, Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, sistem digital menjadi bagian dari upaya membangun layanan publik yang lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diakses, khususnya oleh orang tua peserta didik.
“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Pak Dar.
Sistem yang disiapkan BGN akan mengintegrasikan seluruh data MBG. Mulai dari daftar sekolah penerima manfaat, menu makanan harian, lokasi satuan pelayanan, hingga identitas penanggung jawab di setiap dapur.
Melalui portal tersebut, orang tua cukup masuk menggunakan identitas peserta didik. Setelah itu mereka bisa mendapatkan informasi real time terkait pelaksanaan MBG di sekolah anaknya.
Informasi yang tersedia tidak hanya menu harian. Portal juga akan menampilkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nama Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Selain portal untuk orang tua, BGN juga menyiapkan dashboard publik. Dashboard ini akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebaran di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional.
Kehadiran dashboard diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data valid mengenai implementasi Program MBG di seluruh Indonesia.
Sudaryono menegaskan keterbukaan informasi bukan hanya untuk kemudahan akses. Lebih dari itu, sistem ini menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan MBG tetap terjaga.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” katanya.
Lebih lanjut, sistem digital ini juga memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Dengan data yang terbuka, publik bisa mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab di setiap wilayah.
Menurut Pak Dar, program berskala nasional seperti MBG memerlukan partisipasi masyarakat. Dengan transparansi, diharapkan kualitas pelayanan meningkat dan pengawasan publik terhadap program berjalan lebih efektif.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
