Bisnisnews.net – Forum DGICM ke-29 di Kamboja, 23–25 Juni 2026, jadi panggung Indonesia memamerkan racikan baru sistem keimigrasian. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko tampil membawa narasi “3 pilar” sebagai jawaban atas kompleksitas arus orang lintas negara.
Ketiga pilar itu sederhana tapi saling mengunci: perkuat pemeriksaan di pintu masuk, awasi keberadaan WNA selama di Indonesia, dan satukan semua layanan ke ranah digital. Kombinasi ini, kata Hendarsam, sudah memangkas ruang gerak kejahatan transnasional.
“Kami tidak hanya menjaga saat pemeriksaan. Deteksi dini dilakukan sebelum, saat, dan setelah orang melintas,” tegasnya. Kolaborasi lintas instansi disebut jadi kunci agar data tidak berhenti di satu pintu.
Untuk pilar perbatasan, Indonesia mengandalkan dua “otak” pemantau: Passengers Analysis Unit PAU di tiap TPI dan Immigration Traffic Monitoring Center ITMC di Jakarta. PAU membaca risiko penumpang, ITMC melihat pola lalu lintas global. Hasilnya dipadukan sebelum petugas stempel paspor.
Pilar pengawasan WNA diperkuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing APOA. Aplikasi ini sekarang terhubung langsung ke Polri. Integrasi itu yang membongkar jaringan penipuan investasi daring di Batam awal Mei 2026. Dari laporan APOA, 210 WNA diamankan.
Kasus Batam jadi contoh nyata: izin tinggal disalahgunakan untuk menutupi kejahatan siber. Dengan APOA, hotel, RT/RW, dan masyarakat bisa melapor. Data masuk, analisis jalan, penindakan menyusul.
Pilar digital tak hanya soal aplikasi. Hendarsam menekankan pentingnya interoperabilitas data antarnegara ASEAN. Tanpa bahasa data yang sama, dokumen palsu dan penyelundupan manusia sulit dilacak.
Di luar forum, Hendarsam menyempatkan diskusi bilateral dengan DHA Australia. Topiknya: kuota Working Holiday Visa WHV untuk WNI yang selalu membludak tiap pembukaan.
Usulan Indonesia lugas: pakai Sistem Undian Ballot System. Menurutnya, sistem ini lebih manusiawi. Tidak ada yang diuntungkan karena cepat klik atau punya jaringan. Semua masuk undian, transparan dan adil.
Kepercayaan ASEAN ke Indonesia juga naik kelas. Negara kita ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd VLS untuk isu People Smuggling dalam Plan of Action DGICM. Artinya, Indonesia diminta mengomandoi kerja sama regional soal penyelundupan manusia.
Negara lain kebagian peran sesuai kapasitas. Kamboja pegang Intelligence Data Sharing, Malaysia fokus Foreign Terrorist Fighters, Singapura urus dokumen perjalanan palsu, Brunei tangani isu konsuler.
“Kejahatan lintas negara tak bisa dipotong sendiri-sendiri. Harus satu irama,” tutup Hendarsam. Dengan mandat VLS dan tiga pilar di tangan, Indonesia ingin ASEAN punya perisai perbatasan yang bukan hanya kuat, tapi juga cerdas.***
Editor : M. Nabil
(LT)
