Bisnisnews.net || Kemacetan total yang berulang di ruas Jalan Parungseah–Kadudampit hingga Cipetir–Kadudampit bukan lagi sekadar persoalan teknis lalu lintas, melainkan bukti nyata kegagalan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan yang berbasis realitas sosial wilayah. Peristiwa pembagian rapor dan pemulangan santri Pondok Pesantren Darussyifa dan YASPIDA yang terjadi setiap semester adalah agenda rutin yang sangat bisa diprediksi, namun terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
Kami menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membaca pola mobilitas masyarakat. Ribuan kendaraan yang terjebak berjam-jam bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merugikan ekonomi warga, mengancam keselamatan pengguna jalan, serta menghambat akses layanan publik yang bersifat darurat.
Lebih jauh, kami menilai bahwa wacana pelebaran jalan tidak dapat terus dijadikan solusi normatif, karena secara faktual ruas Jalan Parungseah–Kadudampit dan Cipetir–Kadudampit telah mentok dengan permukiman warga. Pelebaran jalan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, potensi penggusuran, serta konflik agraria justru menunjukkan kebijakan yang tidak sensitif dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi wajib menghentikan pendekatan kebijakan yang simplistis dan seremonial.
Kemacetan yang terus berulang ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa masalah utama bukan semata pada lebar jalan, tetapi pada buruknya manajemen lalu lintas, absennya rekayasa transportasi, dan lemahnya perencanaan berbasis data kegiatan masyarakat. Ketergantungan pada proyek-proyek besar seperti jalan tol, tanpa diimbangi kebijakan mikro di tingkat kabupaten dan desa, justru memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Bagi masyarakat Parungseah dan Kadudampit, jalan adalah urat nadi kehidupan: akses pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan sosial. Ketika pemerintah gagal mengelola ruas jalan vital ini secara cerdas dan berkeadilan, maka yang terjadi adalah pengorbanan masyarakat kecil atas nama pembangunan yang tidak mereka nikmati secara langsung.
Dengan ini kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk:
1. Menghentikan narasi pelebaran jalan sebagai solusi tunggal, dan melakukan perhitungan ulang penanganan kemacetan yang mempertimbangkan kondisi permukiman warga secara objektif.
2. Menyusun dan menerapkan manajemen lalu lintas yang serius dan berbasis kalender kegiatan besar, khususnya di kawasan pesantren dan lembaga pendidikan, termasuk pengaturan jalur alternatif, pembatasan kendaraan berat, serta rekayasa arus lalu lintas temporer.
3. Melakukan evaluasi total terhadap kebijakan anggaran infrastruktur, agar tidak timpang pada proyek-proyek besar yang elitis, sementara kebutuhan riil masyarakat desa terus diabaikan.
4. Melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pesantren dalam perencanaan kebijakan transportasi, sebagai pihak yang paling terdampak oleh kemacetan berulang ini.
Kami menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan diukur dari besarnya proyek atau panjangnya jalan tol, tetapi dari kemampuan negara menghadirkan solusi nyata atas persoalan rakyat sehari-hari. Ketika kemacetan terus berulang dan pemerintah tetap abai, maka yang dipertanyakan bukan lagi kapasitas jalan, melainkan keberpihakan kebijakan.
Kami, mahasiswa IAI Sukabumi (YASPIDA), menyatakan sikap untuk terus mengawal, mengkritisi, dan menekan Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar bertanggung jawab dan tidak lagi menormalisasi kemacetan sebagai takdir wilayah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual kami dalam memperjuangkan keadilan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.***
Editor : M. Nabil
(DH)
