Bisnisnews.net – Di tengah krisis fiskal, Pemkab Sukabumi terpaksa mengalihkan dana cadangan Pilkada 2029 sebesar Rp20 miliar untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Beban itu diperparah dengan belum jelasnya skema program berobat gratis yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga Pimpinan Banggar, Yudha Sukmagara, mengatakan program tersebut sudah terlanjur diketahui publik, namun belum bisa dieksekusi di lapangan.
“Petunjuk teknis dan pelaksanaannya belum ada dari provinsi sehingga menjadi kesulitan. Rumah sakit kami seperti RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuhanratu belum bisa melaksanakan kebijakan tersebut,” kata Yudha, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, rumah sakit tidak memiliki dasar untuk menagih biaya jika melayani pasien tanpa BPJS atau jaminan kesehatan lain. Tanpa juknis dan kejelasan anggaran dari provinsi, kebijakan gratis berisiko membebani RSUD.
DPRD dan Pemkab Sukabumi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD Jabar, namun hingga kini belum ada kepastian pembiayaan.
Di sisi lain, kondisi keuangan Sukabumi kian tertekan. Setelah dukungan provinsi dihentikan, jumlah peserta PBI APBD yang ditanggung daerah anjlok dari 420 ribu menjadi di bawah 210 ribu pada Oktober 2026.***
Editor: M. Nabil
(Aab)