Kader GMD Sukabumi: Terima Kasih Presiden Prabowo, Harapan 18 Tahun Terwujud Lewat UU Perampasan Aset

Date:

Bisnisnews.net – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari Irpan Irmawan, kader GMD Sukabumi, yang menilai langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan hukum di Indonesia.

Irpan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan supremasi hukum dan pemberantasan tindak pidana yang merugikan negara maupun masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, jabatan, kekuasaan, maupun status ekonomi seseorang.

Ia berpandangan, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekebalan hukum hanya karena menduduki jabatan strategis atau mempunyai kekuatan politik dan ekonomi.

“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, kami berharap tidak ada lagi pihak yang merasa kebal hukum. Hukum harus berlaku setara bagi semua orang, baik pejabat maupun rakyat biasa. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujar Irpan Irmawan.

Ia juga menyoroti pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Menurut Irpan, pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

“Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi harapan publik. Kami mengapresiasi karena akhirnya regulasi ini mendapatkan persetujuan DPR RI di era pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap keberadaan undang-undang tersebut tidak hanya menjadi produk legislasi semata, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Negara juga harus mampu memulihkan kerugian melalui penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Irpan menegaskan, supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Harapan kami, momentum ini menjadi awal dari perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi undang-undang tersebut agar tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi.***

Editor: M. Nabil

(DH)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Hj. Rina Rosmaniar Japar Ajak Kaum Perempuan Istiqamah Ikuti Pengajian MTM-MUI Kabupaten Sukabumi

Bisnisnews.net– Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukabumi, Hj. Rina...

Pedagang Pasar Tradisional Bakal Jadi Pemasok Resmi MBG, BGN Siapkan Aplikasi Loka MBG

Bisnisnews.net – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema baru...

BI: Bank Bisa Tukar SVBI-SUVBI Jadi Rupiah Lewat Fasilitas CCR Mulai Maret 2027

Bisnisnews.net – Bank Indonesia menyiapkan skema baru untuk memperkuat...

Perhutani KPH Sukabumi Ikuti Sosialisasi PPTPKH, Perkuat Sinergi Penataan Kawasan Hutan

Bisnisnews.net – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi...