Perhutani KPH Sukabumi Ikuti Sosialisasi PPTPKH, Perkuat Sinergi Penataan Kawasan Hutan

Date:

Bisnisnews.net – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi mengikuti kegiatan Sosialisasi Penguasaan dan Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang digelar Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi di Hotel Sukabumi Indah, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penataan kawasan hutan, khususnya terkait penyelesaian permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan.

Kegiatan dihadiri Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi Asep Rahmat Mulyana, narasumber dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Sulung Wahyu Widodo, serta perwakilan Perhutani KPH Sukabumi Chendra Eka Permana selaku Kepala Sub Seksi Hukum Agraria Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan (HKAKP). Turut hadir para camat dan perangkat daerah terkait dari 36 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.

Administratur KPH Sukabumi melalui Chendra Eka Permana menyampaikan, Perhutani telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi dan mendukung penyelesaian permasalahan di kawasan hutan.

“Melalui nota kesepahaman yang telah dibangun, kami berharap setiap permasalahan di kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan permukiman masyarakat, dapat dikoordinasikan dan diselesaikan bersama pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Chendra.

Sementara itu, Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi Asep Rahmat Mulyana menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penataan kawasan hutan.

“Penataan kawasan hutan bukan hanya urusan pemerintah pusat atau Perhutani, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Dalam pemaparan materi, Sulung Wahyu Widodo menjelaskan penyelesaian permukiman masyarakat yang telah lama berada di dalam kawasan hutan menjadi salah satu fokus pelaksanaan PPTPKH. Penanganan perlu dilakukan melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kelestarian fungsi kawasan hutan.

Sejumlah regulasi menjadi landasan penataan kawasan hutan, di antaranya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta ketentuan pelaksanaannya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan mekanisme PPTPKH semakin meningkat sehingga koordinasi penataan kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan optimal.***

Editor: M. Nabil

(Aab)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Aktivis 98 dan Ulama Kecam Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Ahmad, Serukan Persatuan Nasional

Bisnisnews.net — Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari aktivis...

Kota Sukabumi Amankan 12 Medali Emas di Porprov Jabar 2026, Target Awal Terlampaui

Bisnisnews.net – Kontingen Kota Sukabumi terus menunjukkan perkembangan positif...

Ribuan Warga Cibeureum Sukabumi Terima Bantuan Beras, Total Alokasi Capai 162,9 Ton

Bisnisnews.net – Pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 5.430 keluarga...

Barikade 98 Banten Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Ujung Kulon, Bukan Pindahkan Badak Jawa

Bisnisnews.net – Barikade 98 Banten secara tegas menolak wacana...