Bisnisnews.net – Pembenahan birokrasi menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional, menjunjung integritas, serta mengedepankan kompetensi dalam menjalankan tugas.
Pesan tersebut disampaikan Ayep saat membuka Sosialisasi ORASI YUKS Seri 9 di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring itu membahas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), serta pedoman penilaian kinerja pejabat fungsional.
Dalam arahannya, Ayep mengingatkan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh perilaku serta tanggung jawab setiap aparatur.
Ia meminta ASN menghindari pelanggaran disiplin, termasuk persoalan kehadiran, judi online, dan praktik pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas harus dilandasi kejujuran serta dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota juga menegaskan bahwa penempatan pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi harus menerapkan sistem merit. Kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja menjadi dasar pengisian jabatan, bukan kedekatan personal ataupun praktik titipan.
“Pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.
Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Ayep turut mendorong ASN, terutama kalangan muda, menguasai bahasa Inggris dan keterampilan teknis. Pemkot Sukabumi bahkan menyiapkan peluang magang pemerintahan selama enam bulan ke Selandia Baru, Armenia, Georgia, dan Norwegia bagi pegawai yang lolos seleksi, termasuk persyaratan TOEFL.
Selain pengembangan kompetensi, pemerintah juga berencana mengatur batas maksimal cicilan pinjaman bank bagi ASN melalui Peraturan Wali Kota. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan keuangan pegawai agar kewajiban angsuran tidak menghabiskan tunjangan kinerja.
Ayep menambahkan, birokrasi yang profesional harus mampu mendukung agenda pembangunan, terutama penanganan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pengurangan pengangguran, dan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, penguatan fiskal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu menjadi perhatian.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi Anton Lugiawan, Kepala Bagian Organisasi Setda Sunaryo, pimpinan BJB Syariah, serta Analis Kebijakan Ahli Muda LAN RI, Pamuji Listianto Putro, sebagai narasumber secara daring.
Melalui kegiatan ORASI YUKS Seri 9, Pemkot Sukabumi mendorong peningkatan kualitas pejabat fungsional sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada hasil.***(RAF)
Editor: M. Nabil