Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan fasilitas kesehatan di daerah. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat bertemu Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Sukabumi memaparkan kebutuhan pengembangan RSUD R. Syamsudin, S.H. dan Rumah Sakit Al Mulk, mulai dari pembangunan fasilitas hingga pemenuhan alat kesehatan.
Untuk RSUD R. Syamsudin, kebutuhan yang diajukan meliputi pembangunan gedung pelayanan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), serta pengadaan sejumlah peralatan medis.
“Yang kita dorong bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan alat kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi. Jadi pembangunan rumah sakit harus berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan pelayanan,” ujar Ayep.
Sementara itu, pengembangan Rumah Sakit Al Mulk diarahkan pada peningkatan kapasitas melalui penambahan ruang rawat inap dan sarana penunjang pelayanan kesehatan.
Ayep mengatakan, pengembangan tersebut perlu mendapat dukungan karena kemampuan anggaran daerah saat ini terbatas. Pemkot Sukabumi telah melakukan efisiensi sekitar 26 persen, sementara transfer pemerintah pusat pada 2026 turun dari sekitar Rp859 miliar menjadi Rp615 miliar.
“Memang kondisi fiskal kita cukup berat. Karena itu, efisiensi harus dilakukan. Tetapi hasil efisiensi itu kita arahkan kembali kepada program-program yang strategis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemkot Sukabumi juga mencari skema pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan, termasuk CT scan dan MRI.
Menurut Ayep, pembiayaan melalui perbankan menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan agar pengadaan peralatan medis dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa terlalu menekan APBD.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah perkembangan di sektor kesehatan.
Penanganan stunting terus diperkuat, sementara layanan tuberkulosis didukung bantuan obat serta satu kendaraan khusus untuk pelayanan TBC keliling.
Ayep menilai penguatan layanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penanganan persoalan ekonomi masyarakat, terutama pengangguran dan kemiskinan.
“Kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan pengangguran semuanya saling beririsan,” ucapnya.
Pemkot Sukabumi selanjutnya akan mengawal usulan pengembangan fasilitas kesehatan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Bappenas.***(RAF)
Editor: M. Nabil
