Bisnisnews.net – Dampak musim kemarau mulai dirasakan sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi. Minimnya curah hujan membuat sejumlah lahan persawahan dan tegalan mengalami kekurangan air, terutama di wilayah selatan.
Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya 8.925 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan dari total luas sawah yang mencapai lebih dari 62 ribu hektare.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Aep Majmudin mengatakan, tanaman padi yang baru memasuki fase pertumbuhan menjadi salah satu yang paling berisiko mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bahkan dapat berujung pada gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi.
“Yang terdampak yang pertama yang lagi pertumbuhan vegetatif. Baru ditanam mungkin seminggu sampai 2 minggu gitu. Ada yang baru ditanam juga yang potensi gagal panen,” kata Aep, Kamis (13/8/2026).
Wilayah selatan menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak. Kecamatan Ciemas, Jampangkulon, dan Surade termasuk daerah yang mengalami kesulitan air. Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Sukabumi dengan luas persawahan mencapai sekitar 26 ribu hektare.
Kondisi kekeringan turut membuat aktivitas tanam petani menurun tajam. Jika dalam kondisi normal luas tanam di wilayah selatan dapat mencapai ratusan hektare setiap hari, kini jumlahnya jauh berkurang.
“Kita punya sawah itu di selatan itu hampir 26.000 hektare. Tiap hari tuh biasanya kita kalau normal nanam luas pertanaman kita sekitar 650-800 hektare. Hari ini mungkin hanya 100 hektare. Jadi memang hari ini bagi petani El Nino ini begitu terasa ya, pasti mempengaruhi terhadap apa perekonomian,” paparnya.
Meski berpotensi memukul pendapatan petani, Dinas Pertanian belum dapat menghitung secara pasti nilai kerugian akibat kekeringan tersebut.
Namun, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras untuk kebutuhan lokal. Aep memastikan stok pangan Kabupaten Sukabumi masih dalam kondisi aman karena produksi daerah masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Untuk stok bahan pangan kita aman. Untuk Sukabumi aman. Malah kita kan sebenarnya produksi kita kalau untuk lokal melebihi. Kita Januari sampai bulan Juli 2026 mencapai 680.000 ton,” sebutnya.
Dinas Pertanian juga masih berharap curah hujan kembali normal dalam waktu dekat. Pemulihan kondisi lahan dinilai penting agar target Indeks Pertanaman atau IP 3 dapat tercapai pada September hingga Oktober 2026.
“Hari ini IP kita mungkin baru sampai 2. Nah, mudah-mudahan nanti indeks pertanaman kita ke 3. Mudah-mudahan sih berharap di September-Oktober ini bisa,” paparnya.
Upaya penanganan kekeringan menghadapi tantangan cukup berat, terutama di wilayah selatan. Selain hujan yang belum turun, sejumlah sumber mata air mengalami penurunan debit. Kondisi serupa juga terjadi pada beberapa aliran sungai.
“Memang hari ini debit airnya di beberapa irigasi yang kewenangan pusat sama provinsi memang ada yang rusak. Tapi yang paling utama memang kendalanya itu karena enggak ada hujan. Kedua, memang sumber-sumber mata airnya memang kecil. Termasuk sekarang sungai-sungai besar juga kayak Sungai Cikaso,” cetus Aep.
Pemerintah mulai melakukan langkah darurat dengan menyalurkan pompa air dan memanfaatkan sumur bor di sejumlah lokasi yang mengalami kekeringan. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta penyuluh pertanian juga dilibatkan untuk memantau kondisi tanaman dan membantu petani di lapangan.
Salah satu penanganan dilakukan di Palabuhanratu. Sekitar 50 hektare tanaman padi yang telah berusia satu bulan mengalami kekeringan dan langsung mendapat bantuan pompa air.
“Seperti kemarin di Palabuhanratu ada sekitar 50 hektar tanaman padi usia sebulan yang kekeringan, langsung kita turunkan bantuan pompa air. Namun untuk wilayah selatan, tantangannya memang pada ketersediaan sumber airnya yang sudah sangat minim,” kata Aep.
Menurut Aep, persoalan kekeringan membutuhkan penanganan bersama karena berkaitan dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber air. Dinas Pertanian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sektor lain.
Dalam jangka panjang, pemulihan kawasan hulu, penghijauan kembali lahan gundul, serta perlindungan sumber mata air dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan air bagi pertanian.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Patanjala Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air.
“Memang penanganan kekeringan ini tidak bisa oleh Dinas Pertanian saja. Jadi intersektor ya. Penanaman kembali bukit-bukit tadi yang sesuai dengan Perda itu, Patanjala. Sumber-sumber air ini memang harus dilindungi. Di sumber-sumber air yang kayak di Jampang itu kan dari Cikaranggeusan tuh. Yang di atasnya memang banyak yang gundul,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
