Bisnisnews.net – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2027.
Target PAD tahun depan diproyeksikan Rp897,54 miliar, turun Rp6,36 miliar atau 0,70 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp903,91 miliar.
Catatan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Fraksi Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Ruslan Abdul Hakim, setelah agenda penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Ruslan, penurunan target PAD perlu mendapat perhatian karena terjadi ketika pemerintah daerah justru menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2027 berada di kisaran 5,44 hingga 7,51 persen.
Fraksi Gerindra juga mencatat penurunan pada sejumlah komponen PAD. Pajak daerah diproyeksikan turun Rp817,31 juta, dari Rp496,52 miliar menjadi Rp495,70 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah berkurang Rp9,18 miliar menjadi Rp139,43 miliar. Hanya retribusi daerah yang diproyeksikan meningkat 1,47 persen.
“Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat pun masih tinggi. Pendapatan transfer dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp3,266 triliun atau 78,29 persen dari total pendapatan. Hal ini, jika tanpa dibarengi ekstensifikasi dan intensifikasi yang inovatif, akan melumpuhkan kemandirian otonomi daerah,” kata Ruslan.
Karena itu, Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat penerimaan melalui digitalisasi retribusi dan pajak, optimalisasi Pajak Air Permukaan, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta intensifikasi pajak sektor pariwisata dan galian. Upaya tersebut diminta tidak membebani masyarakat kecil.
Secara keseluruhan, Gerindra menyampaikan lima rekomendasi dalam pembahasan RAPBD 2027. Rekomendasi itu mencakup penyelarasan APBD dengan program nasional, penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata, digitalisasi PAD, pengelolaan pembiayaan dan defisit, serta percepatan pengadaan melalui early tender.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam jawaban bupati menyatakan RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pertanian dan pariwisata, meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta memperkuat ketahanan pangan dan pelayanan dasar. Pemerintah juga menyatakan akan mengoptimalkan PAD.
Pemerintah menyambut usulan early tender agar pekerjaan fisik dan infrastruktur strategis dapat dimulai pada triwulan pertama 2027. Rekomendasi mengenai integrasi e-tax dan audit kepatuhan Pajak Air Permukaan juga akan dibahas dalam tahapan pembahasan RAPBD berikutnya.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
