Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, usai menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi Jawa Barat yang berlangsung di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Minggu (21/6/2026).
Kegiatan pencanangan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam sambutannya, Dedi menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, data yang diperoleh harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Pada pelaksanaan SE2026, BPS Jawa Barat menargetkan pendataan terhadap sekitar 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta kepala keluarga. Untuk mendukung proses tersebut, sebanyak 40.573 petugas sensus diterjunkan ke berbagai daerah dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah.
Menanggapi hal itu, Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
“Pemerintah Kota Sukabumi akan mengawal proses pendataan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat, valid, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan,” ungkap Ayep Zaki.
Ia menjelaskan, keberadaan data ekonomi yang lengkap dan terpercaya sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Selain menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, hasil sensus juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, penguatan sektor UMKM, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Menurut Ayep, pembangunan yang efektif harus didukung oleh data yang akurat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting dalam membangun sistem perencanaan yang lebih terukur dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Dari data yang dihasilkan, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor,” tandasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
