Bisnisnews.net || Pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukatani dengan warga digelar di Aula Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (29/4/2026). Forum ini menjadi tindak lanjut dari aksi masyarakat beberapa hari sebelumnya yang menyoroti kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari Forkopimcam, pengurus PKPP, BPD, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus. Kehadiran Kadis PU menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merespons langsung aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan.
Usai dialog, Uus Firdaus bersama tim melakukan pengecekan langsung ke sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Dari hasil peninjauan itu, diketahui bahwa sebagian besar jalan yang dikeluhkan warga sudah berada pada kategori rusak berat.
“Kalau kerusakan sudah di atas 60 persen, itu masuk kategori rekonstruksi. Untuk satu kilometer saja, anggarannya bisa mencapai sekitar Rp1,9 miliar, dengan asumsi harga saat ini dan belum memperhitungkan kenaikan ke depan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam, namun pelaksanaan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, semakin baik kemampuan fiskal, maka semakin luas pula penanganan yang bisa dilakukan.
“Kita tetap berupaya maksimal, tapi semua kembali pada kemampuan anggaran. Kalau fiskal memungkinkan, tentu penanganannya bisa lebih luas,” jelasnya.
Uus juga menyebutkan bahwa peluang penanganan masih terbuka melalui skema perubahan anggaran, meski tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah ke depan. “Harapannya di perubahan anggaran nanti ada ruang untuk penanganan, tapi tetap melihat kondisi fiskal,” tambahnya.
Terkait dua titik jalan yang menjadi perhatian utama masyarakat, ia menegaskan bahwa penentuan prioritas akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. “Penentuan prioritas tentu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” katanya singkat.
Di sisi lain, warga berharap hasil pertemuan ini tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak dinilai sudah menghambat aktivitas harian, termasuk mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesepahaman antara pemerintah dan warga, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memperbaiki infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.***
Editor : M. Nabil
(IFU)
