Bisnisnews.net || Momentum silaturahmi di bulan Ramadan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bobby Maulana saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar oleh Komisi II DPR RI bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (6/3/2026).
Acara tersebut juga dihadiri mitra kerja Komisi II DPR RI serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam se-Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Bobby Maulana menilai kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antar level pemerintahan dalam mendorong pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga kebutuhan pembangunan daerah dapat terakomodasi dan terealisasi dengan optimal,” ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan yang bertujuan memperkuat hubungan serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah di wilayah Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai arah pembangunan serta tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bijak dan efektif agar tidak menimbulkan beban bagi pemerintahan di masa mendatang. Efisiensi anggaran dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Dedi juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk persoalan kewajiban pembayaran layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap berupaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh akses layanan, terutama melalui fasilitas kesehatan kelas III.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi agar lebih mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai budaya Sunda yang menjunjung kesetaraan dinilai dapat menjadi landasan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Sementara itu, Bobby Maulana berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut juga menjadi ruang dialog penting untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus membangun kerja sama yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Jawa Barat.***(RAF)
Editor : M. Nabil
