Bisnisnews.net || Dengan di teken nya MoU antara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan DPRD Jabar pada saat adanya paripurna dewan yang di hadiri oleh Gubernur dan seluruh Fraksi di DPRD Jabar, 22 Mei 2025, memberi nuansa bagus dalam komunikasi politik yang selama ini tersendat antara Gubernur Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar yang beberapa minggu terakhir sangat panas sekali.
Hal tersebut terjadi setelah pidato KDM di Musrenbang Jabar di Cirebon yang langsung ditanggapi dengan Interupsi dan Walk Out dari Fraksi PDIP Jabar, saat Paripurna Dewan minggu yang lalu.
Sekretaris Forum Parlemen Jabar 2009 – 2014 H, Ujang Fahpulwaton melihat hal tersebut sangat baik, dalam rangka menurunkan tensi politik dan pro kontra publik terkait dinamika yang terjadi di Jawa Barat dan mengapresiasi yang setinggi- tingginya, atas mencair nya hubungan politik Gubernur dan DPRD Jabar.
Namun demikian Ujang Fahpulwaton mengingatkan apa yang terjadi kemarin, penanda tanganan MoU tersebut tidak menjadikan fungsi pengawasan dewan menjadi tidak kritis apalagi loyo.
“Kita menyadari, semua bekerja untuk kepentingan rakyat, jangan sampai hanya untuk kelompok dan golongan, tapi mengatasnamakan rakyat dan publik terus memantau sepak terjang DPRD Jabar, dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan sepak terjang Dedi Mulyadi dalam menjalankan roda pemerintahannya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada atau tidak,” ungkapnya.
“Intinya forum parlemen Jabar 2009 – 2014, mendukung semua kebijakan kebijakan untuk kebaikan dan kemajuan Jawa Barat. Dan Forum Parlemen Jabar 2009 – 2014 juga siap memberikan masukan, saran dan kritikan apabila Gubernur atau DPRD Jabar tidak menjalankan tupoksi nya dengan baik dan benar apalagi terus membikin kegaduhan. Pokonya DPRD jangan sampai membungkam sikap kritis dewan ke pemerintah,” pungkasnya.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
