Bisnisnews.net || Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Palabuhanratu dan puluhan elemen masyarakat Sukabumi, menggelar audiensi publik bersama Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, membahas beberapa persoalan mafia tanah dan pemanfaatan lahan. Audiensi berlangsung di Kabumi Garden, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa 23/09/2025.
Diketahui puluhan elemen mahasiswa dan masyarakat dari berbagai organ tersebut, membawa sejumlah aspirasi dan permasalahan yang menyangkut pertanahan, menjelang peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada tanggal 24 September 2025.
Salah seorang perwakilan dari elemen masyarakat tani Sukabumi, Dede Heri meminta agar BPN Kantah Sukabumi tidak hanya mendengar, tapi juga melihat langsung situasi di lapangan. Ia mensinyalir ada keterlibatan oknum pejabat lembaga negara sebagai mafia dalam kasus penguasaan tanah secara ilegal yang dilakukan di beberapa daerah yang ada di Sukabumi.
“Kami ingin BPN datang ke lokasi. Mafia tanah itu bukan cuma perusahaan, tapi oknum lembaga negara. Jangan sampai jadi duri dalam daging,” ungkap Dede Heri.
Dede Heri juga juga mengeluhkan beredarnya sertifikat tanah yang di pegang masyarakat, yang notabene merupakan produk resmi negara, ada beberapa dokumen yang ternyata dinyatakan palsu.
“Ada kasus di salah satu desa, ketika masyarakat pegang sertifikat kemudian mau dipergunakan ternyata terdeteksi palsu. Nah, ini harus segera dibereskan, BPN jangan abai akan kasus seperti ini,” tegasnya.
Senada, Ketua Forum Mahasiswa Palabuhanratu, Yosep Maulana mengatakan, BPN sebagai lembaga administratif harus menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Asta Citanya Presiden Prabowo, khususnya dalam kemandirian dan ketahanan pangan.
“Suksesnya program Asta Cita presiden terkait ketahanan pangan, berhubungan erat dengan beresnya soal pertanahan. Apalagi swasembada pangan yang digadang-gadang sebagai tolok ukur kemandirian, diawali dari para petani yang mampu berdaulat dalam menguasai dan memanfaatkan lahan,” kata Yosep.
“Saya berharap di Hari Tani Nasional kali ini, semua lembaga termasuk BPN bisa terus memposisikan diri sebagai lembaga yang berpihak untuk mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantah ATR/BPN Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai kasus yang disampaikan. Terutama mengenai program strategis nasional (PSN) di bidang pertanahan, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“PTSL ini adalah salah satu program PSN. Di setiap daerah ada program pendaftaran sertifikat gratis bagi masyarakat. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, baik kepastian obyek maupun subyek pertanahan,” tutur Wendi.
Terkait isu yang berkembang mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Wendi menegaskan bahwa kewenangan penuh berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kantor pertanahan di daerah hanya melaksanakan pendaftaran sesuai ketentuan.
“HGU itu kewenangan kementerian. Berapa persen lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat, maupun lokasi objek tora nya, semua diatur kementerian. Kami di daerah hanya melaksanakan pendaftarannya,” jelas Wendi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program pertanahan. Integritas, kata Wendi harus dijaga bersama, baik oleh aparat BPN, pemerintah desa, maupun para pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
“Integritas ini harus kita kawal bersama. Baik aparat kami, aparat desa, maupun PPAT, semuanya harus saling mendukung demi tercapainya kepastian hukum pertanahan,” tutup Wendi.***
Foto : Aab
Editor : M. Nabil
(Aab)
