Bisnisnews.net – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, angkat bicara terkait banjir lumpur yang kembali melumpuhkan aktivitas belajar di SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar.
Menurut Hamzah, kejadian yang terus berulang itu tidak bisa dibiarkan dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah, salah satunya dengan menghentikan sementara pekerjaan cut and fill di sekitar lokasi sekolah.
Ia menilai ada kejanggalan teknis di lapangan. Dari hasil pantauan, tiga aliran air dipaksakan masuk ke satu gorong-gorong kecil, sehingga ketika hujan deras turun dengan membawa lumpur, sumbatan tak terhindarkan. Ditambah lagi drainase kawasan proyek yang semrawut dan adanya dugaan perubahan alur Sungai Ciangsana.
Atas kondisi tersebut, Hamzah melayangkan lima desakan.
Desakan pertama, setop total aktivitas cut and fill selama musim hujan sampai drainase benar-benar diperbaiki. Ia tidak ingin anak-anak sekolah terus menjadi korban.
Kedua, perusahaan harus bertanggung jawab penuh. Bukan hanya membersihkan lumpur yang menutupi kelas, jalan, dan rumah warga, tapi juga mengganti kerugian sekolah berupa buku, perabot, dan dokumen yang rusak, serta segera memperbaiki drainase dengan melebarkan saluran dan membuat tanggul pengaman.
Ketiga, DLH Kabupaten Sukabumi diminta turun tangan memeriksa legalitas perusahaan. Mulai dari izin lingkungan, kepatuhan AMDAL atau UKL-UPL, hingga pengelolaan limbah sedimen. Termasuk mengusut dugaan perubahan alur sungai tanpa izin yang hasilnya harus dibuka secara transparan ke publik.
Keempat, hak pendidikan 142 siswa SDN 2 Cimanggu harus dijamin. Jika sekolah harus direlokasi karena sudah tidak layak dan tidak aman, perusahaan harus ikut menanggung biaya dan penyediaan lahan. Ia menegaskan pembelajaran daring tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.
“Jangan berminggu-minggu daring. Itu hanya untuk darurat 1-2 hari,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Kelima, Pemkab Sukabumi harus menjadi komando utama penanganan. Mengingat PSDA Jabar sudah menyatakan bahwa kewenangan drainase di lokasi tersebut ada di kabupaten, bukan provinsi.
“Pemkab, DLH, Dinas PU, dan Kecamatan Cikembar jangan saling lempar kewenangan,” kata politisi PKB itu.
Hamzah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penanganan banjir lumpur di SDN 2 Cimanggu harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar bersih-bersih saat kejadian, demi keselamatan warga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.***
Editor: M. Nabil
(Aab)