Bisnisnews.net – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026). Rapat terbuka untuk umum ini beragendakan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas empat agenda strategis daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, http://S.IP, didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat sesuai jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Adapun empat agenda persetujuan bersama tersebut adalah:
1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
2. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa.
3. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Dua Raperda disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan keempat regulasi tersebut.
“Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Asep Japar.
Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun persetujuan APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Saya berharap, kesepakatan keempat Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah),” ucapnya.***
Editor: M. Nabil
(Aab)