Bisnisnews.net – Sektor kuliner, perdagangan eceran, dan industri makanan menjadi sejumlah bidang usaha yang diandalkan untuk menopang pertumbuhan investasi di Kota Sukabumi. Hingga triwulan III 2026, nilai investasi di daerah tersebut tercatat mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Capaian itu melampaui target investasi rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pun terus berupaya memperkuat daya tarik investasi dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kota Sukabumi, Sri Murni Herlina, mengatakan peningkatan investasi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemetaan potensi dan peluang usaha, promosi melalui platform digital, serta pengembangan investasi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, strategi tersebut ditunjang oleh kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kemudahan berusaha. Salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik yang membantu pelaku usaha mengakses berbagai layanan perizinan.
“Sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan, (salah satunya) dengan adanya Mal Pelayanan Publik. Selanjutnya kami juga menyediakan data mengenai investasi secara rutin yang kita publikasikan melalui media sosial atau dokumen laporan,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Sri menjelaskan, promosi potensi daerah juga perlu diimbangi dengan perluasan kerja sama bersama berbagai pihak. Dalam waktu dekat, DPMPTSP berencana menjalin kemitraan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) guna mendukung pengembangan peluang investasi di Kota Sukabumi.
Ia menyebutkan, kuliner menjadi salah satu sektor unggulan yang berpotensi terus berkembang. Selain itu, perdagangan eceran dan industri makanan turut menjadi bidang usaha yang memiliki peluang untuk menarik penanaman modal.
Meski demikian, upaya meningkatkan investasi masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Keterbatasan lahan dan lokasi usaha, persaingan dengan daerah lain, serta terbatasnya skala pasar dan jenis usaha menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, DPMPTSP menjalankan program Si Jimat Boss atau Siap Jemput Perizinan di Masyarakat Bersama OSS. Program ini dilakukan dengan mendatangi langsung wilayah yang memiliki banyak pelaku usaha, tetapi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM semakin mudah mendapatkan legalitas usaha tanpa harus menghadapi proses perizinan yang rumit.
“Ini hampir setiap bulan kami berkeliling. Kami melihat daerah mana yang banyak usahanya, tapi belum memiliki NIB. Layanan ini gratis, dan pengurusan perizinan usaha untuk UMKM tidak lebih dari 15 menit, asal persyaratannya lengkap,” jelasnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, investasi juga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan DPMPTSP, investasi Kota Sukabumi hingga triwulan III 2026 telah berdampak pada penyerapan 125.746 tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah pun terus mendorong optimalisasi potensi usaha dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan investasi secara berkelanjutan.***(RAF)
Editor: M. Nabil
