Bisnisnews.net – Isu transisi energi dan kelestarian hutan di Pajampangan dibahas dalam forum Diskusi dan Nonton Bersama (Nobar) bertema “Ngruwat Leuweung Pikeun Ngajaga Pajampangan”.
Kegiatan yang diinisiasi WALHI Jawa Barat, LBH Bandung, dan Trend Asia itu berlangsung di Blok Segog, Saung Konservasi dan Reboisasi, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Sabtu (26/9/2026) malam, mulai pukul 19.00 WIB.
Forum ini mempertemukan berbagai unsur: Pengurus LMDH Karya Bakti, masyarakat Desa Waluran Mandiri, DPD, DPC dan DPAC Jampang Tandang Makalangan, LSM Gema PS, OKP se-Pajampangan, KNPI hingga BPBD Kecamatan Waluran.
Selain nobar video tentang dinamika sosial dalam transisi energi, forum juga menjadi ruang menyampaikan aspirasi, khususnya soal keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Tiga Sorotan Utama
1. Trend Asia: Butuh Keadilan Energi
Trend Asia mengingatkan agar transisi energi di Indonesia, khususnya Jawa Barat, tidak hanya soal ganti sumber energi. Harus ada keadilan sosial, ekonomi, lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat terdampak.
2. WALHI Jabar: Co-firing Biomassa Harus Dikaji Mendalam
WALHI menyoroti kebijakan co-firing biomassa di PLTU. Penggunaan biomassa dinilai berisiko jika tata kelolanya lemah, mulai dari sumber bahan baku, kebutuhan lahan, ancaman terhadap tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, hingga potensi alih fungsi lahan.
WALHI juga mendorong kajian bersama soal pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) di KPH Sukabumi dari sisi keadilan ekologis dan agraria.
3. LBH Bandung: Advokasi dan Perlindungan Pembela Lingkungan
LBH Bandung membahas strategi advokasi yang realistis dan berbasis bukti, serta pentingnya perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. LBH merujuk Putusan MK No 119/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan perlindungan Pasal 66 UU PPLH No 32/2009 mencakup korban, pelapor, saksi, ahli hingga aktivis lingkungan dari kriminalisasi dan gugatan balik.
Suara dari Tapak
Perwakilan petani perempuan mengeluhkan akses air bersih dan kekhawatiran jika hutan tidak dikelola lestari. Mereka meminta kebijakan pembangunan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mata pencaharian.
Ketua LMDH Karya Bakti Desa Waluran Mandiri mengungkap kekhawatiran soal kesesuaian Bahan Baku Industri (BBI). Komitmen awal disebut menggunakan Kaliandra dan Gamal, namun di lapangan ada informasi penerimaan jenis kayu lain. LMDH meminta keterbukaan informasi dan verifikasi bersama soal jenis, sumber, volume dan legalitas bahan baku.
LMDH juga menegaskan Hutan Hanjuang Barat memiliki fungsi ekologis vital bagi 9 kecamatan: Waluran, Jampangkulon, Ciracap, Surade, Ciemas, Cimanggu, Kalibunder, Cibodas, dan Tegalbuleud. Perubahan kawasan dikhawatirkan berdampak pada sumber air dan kondisi sosial-ekonomi.
Menanggapi itu, LSM Gema PS menyerukan semangat “Hutan Hejo, Masyarakat Ngejo” dan mendorong wadah aspirasi warga yang partisipatif.
Jampang Tandang Makalangan menekankan masyarakat harus jadi subjek, bukan objek, dalam pengambilan keputusan transisi energi. Sementara BPBD Waluran mengingatkan bencana longsor dan banjir bandang Desember 2024 sebagai pelajaran pentingnya konservasi.
Diskusi yang dilandasi UUD 1945 Pasal 28H, UU 32/2009 tentang PPLH, UU 41/1999 tentang Kehutanan, dan PP 23/2021 jo PP 8/2026 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ini menghasilkan kesepakatan: pembangunan harus transparan, partisipatif, berbasis data, damai dan taat hukum.
Kegiatan ditutup dengan pembagian bibit tanaman sebagai pesan konservasi.
“Ngruwat leuweung bukan hanya merawat pohon, tapi merawat kehidupan Pajampangan untuk hari ini dan generasi mendatang,” demikian kesimpulan forum.***
Editor: M. Nabil
(Saeful Usman)
