Bisnisnews.net – Kementerian Kesehatan RI terus mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di kota besar maupun fasilitas kesehatan di luar negeri.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, keterbatasan fasilitas medis di daerah selama ini menjadi salah satu alasan pasien harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Kondisi tersebut juga dinilai turut mendorong sebagian masyarakat memilih menjalani pengobatan di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.
Menurut Budi, layanan kesehatan seperti CT Scan hingga pemasangan ring jantung sebelumnya belum tersedia secara merata di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah kini mempercepat distribusi peralatan medis berteknologi tinggi ke rumah sakit daerah.
“Memang, ya udah kita perbaiki layanan kita supaya orang enggak ke sana. Contoh layanan ini dulu itu hanya ada di rumah sakit provinsi atau ibu kota. Ya wajar aja kalau orang Sukabumi yang mau mendapatkan layanan CT scan atau pasang ring, harus datang ke Jakarta,” kata Budi saat berada di RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/8/2026).
Kemenkes menargetkan fasilitas kesehatan canggih dapat semakin mudah diakses masyarakat. Sejumlah peralatan, termasuk CT Scan dan Cath Lab, didistribusikan ke rumah sakit di 514 kabupaten dan kota.
Namun, pemerataan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan peralatan. Pemerintah juga berupaya mengatasi persoalan kekurangan dokter spesialis di RSUD.
Budi menyebut, sistem remunerasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat dokter untuk bertahan di rumah sakit daerah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian skema remunerasi di sejumlah RSUD yang berada dalam pendampingan Kemenkes.
“Selama ini kan dokter di rumah sakit daerah tuh banyak dokternya tidak betah, ya? Akhirnya kita ubah remunnya. Ya di atas 1 miliar, dokternya senang. RSUD-RSUD yang sudah kita ampu, ubah remunnya, di atas 500 juta beberapa RSUD,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemenkes mendorong RSUD melakukan efisiensi dalam pengadaan obat. Harga pembelian obat yang lebih rendah diharapkan dapat menghasilkan penghematan yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Beli obat ini bisa turunin sepertiganya, seperempatnya. Penghematan dibagi untuk remunerasi dokter dan perawat yang lain. Sehingga yang dapat adalah seluruh civitas hospitalia dan karyawan kita,” jelas Budi.
Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat membuat RSUD memiliki layanan yang semakin lengkap, tenaga kesehatan yang memadai, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri hanya untuk memperoleh layanan medis yang seharusnya bisa tersedia di daerah.***(RAF)
Editor : M. Nabil
