Bisnisnews.net – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah pola penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ke depan, pelayanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan lebih diprioritaskan di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi BGN bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (11/8/2026).
Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan selama ini pelayanan kelompok 3B masih diberikan secara menyeluruh dan belum diarahkan berdasarkan tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.
“Ya, mungkin nanti ke depan kita fokuskan untuk pelayanan 3B dimaksimalkan di daerah-daerah itu, daerah-daerah dengan prevalensi stunting-nya tinggi. Selama ini kan kita secara umum saja, tidak ada fokus tertentu,” ujar Firman.
Dari data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kecamatan Kadudampit tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya terdapat Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Cisaat.
“Ya, di antaranya data paling tinggi itu Kadudampit, keduanya Kabandungan, ketiganya Cisaat,” katanya.
Untuk mendukung strategi tersebut, keberadaan dapur MBG di wilayah prioritas menjadi salah satu perhatian BGN. Di Kecamatan Kadudampit, terdapat delapan dapur yang sudah beroperasi dan dua dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
Meski demikian, BGN belum melakukan rekapitulasi jumlah penerima manfaat MBG di Kecamatan Kadudampit.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencatat persoalan stunting masih cukup tinggi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyebut prevalensi stunting di daerah tersebut saat ini mencapai 20,5 persen.
“Tahun ini, tercatat sekitar 11.750 balita masuk dalam data stunting di wilayah tersebut,” kata Ade.
Menurut Ade, kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara bersama-sama. Pemkab Sukabumi telah melibatkan perangkat daerah untuk melakukan pemantauan di kecamatan yang menjadi wilayah binaan masing-masing.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, sehingga penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
“Pak Bupati sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, termasuk juga Kepala Perangkat Daerah supaya memonitor sebagai pembinanya,” ungkap Ade.
Pemkab Sukabumi juga mendorong sinergi dengan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program MBG diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen intervensi untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi balita yang mengalami stunting.
“Nanti kita undang juga dengan MBG ya, SPPG. Kita ingin kolaborasi dengan SPPG karena juga harus intervensi terhadap balita-balita yang stunting,” ujar Ade.
Namun, optimalisasi layanan kelompok 3B di wilayah prioritas masih menghadapi persoalan di lapangan. Firman mengatakan kondisi geografis Kabupaten Sukabumi membuat distribusi makanan tidak selalu mudah dilakukan.
Dalam petunjuk teknis, pengiriman MBG dibatasi maksimal enam kilometer. Sementara itu, masih terdapat sejumlah wilayah yang sulit diakses oleh kendaraan distribusi.
“Di antaranya, kita ada sebagian yang memang kesulitan akses. Kita di juknis kan maksimal pengiriman itu tidak boleh melebihi dari 6 kilo. Daerah-daerah Sukabumi tahu sendiri bahwa masih banyak yang kesulitan di akses,” jelas Firman.
Persoalan lainnya adalah belum meratanya kapasitas SPPG. Di sejumlah daerah, jumlah dapur yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat kelompok 3B.
“Dan juga kita ada beberapa daerah yang kuota SPPG-nya masih kurang, sehingga pelayanan untuk 3B ini belum maksimal,” tambahnya.
Selain memperluas cakupan layanan, kualitas menu juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan intervensi gizi. Ade menegaskan makanan bagi balita harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan tidak bisa disamakan dengan kelompok penerima MBG lainnya.
“Tadi sudah dibicarakan menunya juga harus sinkron. Karena kalau bayi-bayi itu kan beda. Jadi harus lebih baik ya, lebih baik sesuai standarnya,” tuturnya.
Pemkab Sukabumi menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan menjadi 12 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan di tingkat kecamatan, intervensi gizi, serta kolaborasi dengan BGN dan SPPG.
Dengan pemetaan wilayah berdasarkan prevalensi stunting, BGN berharap program MBG untuk kelompok 3B dapat diberikan lebih tepat sasaran, terutama kepada masyarakat di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.***(RAF)
Editor : M. Nabil
