Bisnisnews.net — Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Sukabumi untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengalokasikan dana tersebut untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari ketersediaan obat-obatan esensial, pengadaan alat kesehatan, hingga peningkatan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ida Halimah, mengatakan DBHCHT menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar.
“Misalnya untuk obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar, karena kan kita tidak mendapatkan lagi anggaran dari DAK. Kemudian beberapa alat kesehatan, kita alokasikan pula pengadaannya dari DBHCHT. Kita juga gunakan untuk menyediakan dehumidifier,” kata Ida, Sabtu (8/8/2026).
Selain mendukung pelayanan kesehatan, sebagian anggaran tersebut diarahkan untuk program penanganan stunting. Sasaran intervensinya meliputi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) serta balita yang masuk kategori rawan stunting.
Untuk kelompok tersebut, Dinkes menyiapkan intervensi berupa pemberian susu dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi.
“Untuk penanggulangan stunting, dalam perencanaan kita DBHCHT ini adalah untuk pemberian susu, pangan olahan medis khusus,” ujar Ida.
Ia menjelaskan, pemanfaatan DBHCHT pada sektor kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah bidang pemanfaatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pada bidang kesehatan ada tiga pemanfaatan yaitu untuk kontribusi terhadap penurunan angka stunting, pemenuhan persediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Menurut Ida, penanganan stunting di Kota Sukabumi dilakukan berdasarkan data yang telah teridentifikasi. Saat ini terdapat sekitar 1.500 balita yang tercatat mengalami stunting.
Pemerintah daerah kemudian memberikan intervensi melalui berbagai program, baik yang menyasar faktor penyebab secara langsung maupun melalui dukungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Ada sekitar 1.500 balita dengan kondisi stunting, kemudian ditangani dengan berbagai program baik spesifik maupun sensitif, ya itu salah satunya dengan pemberian asupan gizi lebih baik. Kita akan lakukan evaluasi setelah penanganan itu dilakukan,” ungkapnya.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui keterlibatan ASN dalam gerakan satu telur satu pegawai. Gerakan ini menjadi bentuk dukungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan protein bagi anak-anak yang menjadi sasaran penanganan stunting.
Ida berharap berbagai program yang dijalankan secara bersamaan dapat memberikan hasil yang lebih optimal ketika dilakukan evaluasi.
“Gerakan satu telur satu pegawai terus berjalan. Jadi ketika keroyokan dengan adanya program pemberian PMT, pemberian susu, kemudian gerakan ini, mudah-mudahan nanti saat evaluasi ini akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan stunting,” pungkas Ida.
Dinkes Kota Sukabumi memastikan pemanfaatan DBHCHT akan diarahkan sesuai ketentuan, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.***(RAF)
Editor : M. Nabil
