Bisnisnews.net – Menko Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG, Zulkifli Hasan, buka suara soal keresahan para mitra BGN. Kamis 25 Juni 2026, ia menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kemenko Pangan dan menegaskan pemerintah tak akan membiarkan mitra dirugikan.
“Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru,” kata Zulhas.
Komitmen konkret langsung disampaikan. Presidium Mitra MBG akan diundang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait. Tujuannya agar persoalan di lapangan bisa dibahas dan dicari solusi bersama, bukan sepihak.
Audiensi ini jadi forum curhat kolektif. Hadir Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekjen dari Gapembi, HMD GEMAS, APGI3T, REL MBG, APPBGN, hingga PBNU. Semua membawa catatan masalah yang sama: kebijakan di atas sering multitafsir saat turun ke lapangan.
Salah satu tuntutan utama: mitra harus dilibatkan sejak penyusunan kebijakan. Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menyebut asosiasi bisa jadi jembatan komunikasi efektif antara BGN dan mitra dapur. Tanpa itu, potensi salah paham di lapangan besar.
Alven juga membeberkan kontribusi ekonomi mitra. Awalnya BGN hitung biaya dapur Rp4 miliar per unit dari APBN. Dengan skema kemitraan, negara hemat besar. Untuk target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai Rp111,28 triliun.
Dari wilayah 3T, Ketua APGI3T Herwil Junaidi menyorot dampak kebijakan baru. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah tertinggal, terdepan, terluar jadi terlambat operasional karena kesiapan lapangan belum sinkron dengan aturan.
“Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus,” ujar Herwil.
PBNU juga bersuara lewat M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati. Target 1.000 dapur pesantren masih jauh dari realisasi. Baru 214 dapur pesantren beroperasi. Lebih dari 130 titik lain mandek. Pesantren besar seperti Darul Ulum, Tambakberas, dan Lirboyo Kediri belum bisa jalan karena kendala koordinasi dengan BGN.
Relawan kena imbas langsung. Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyorot Surat Edaran Nomor 12 yang membuat 18 hari operasional libur. Relawan kehilangan pemasukan. Ia minta ada skema agar relawan tetap bisa difungsikan saat libur.
APPBGN lewat Ahmad Yazdi menambah catatan: komunikasi BGN-mitra makin terbatas, belum ada pengawasan independen, dan SOP suspend SPPG belum jelas. Ia menekankan, penutupan dapur harus punya dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan.
Di akhir, Presidium menegaskan komitmennya. Mitra siap dukung MBG lewat standarisasi gizi, ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, dan efisiensi anggaran yang tetap berpihak ke mitra dan relawan. Zulhas berjanji semua aspirasi ini akan dibawa ke meja BGN. “Mitra jangan dikorbankan,” tegasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
