Bisnisnews.net – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan pentingnya fungsi pengawasan dalam memastikan setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah Kota Sukabumi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026), di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Barat pada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI beserta jajaran, Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.
Ayep Zaki menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar instrumen pengendalian, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada integritas aparatur dan efektivitas pengawasan yang dijalankan.
“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran atau banyaknya program yang dirancang, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta integritas seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pemerintah perlu dirancang dan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
“Karena itu seluruh program dan kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyampaikan apresiasi kepada KPK yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, Tahun Anggaran 2026 menjadi fase penting bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Untuk itu, pengawasan harus mampu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan harus memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya daerah berjalan sesuai peraturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Ayep, terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan pengendalian intern dan manajemen risiko, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, penataan aset daerah, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, digitalisasi layanan pemerintahan, serta pembangunan budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme juga menjadi fokus perbaikan yang terus dilakukan.
Ayep menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan terpercaya.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat memperkuat sinergi dengan KPK dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, menyelaraskan langkah perbaikan, serta meningkatkan kualitas pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.***(RAF)
Editor : M. Nabil
