Bisnisnews.net – Istana Negara menjadi saksi dua agenda penting Presiden Prabowo Subianto, Senin 8/6/2026. Presiden melantik Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan sekaligus merombak total pimpinan Badan Gizi Nasional yang terseret kasus korupsi.
Pelantikan Said Iqbal berdasarkan Keppres Nomor 58/P Tahun 2026. Di hadapan Prabowo, ia mengucapkan sumpah jabatan lalu menandatangani berita acara. Kehadirannya di jajaran penasihat presiden dipandang sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada buruh.
Dengan posisi baru, Said diharapkan menjembatani aspirasi pekerja dengan kebijakan pemerintah. Tantangannya tidak ringan: mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga perlindungan pekerja di era transisi energi dan digitalisasi.
Di saat yang sama, Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Dasar hukumnya Keppres Nomor 18/M Tahun 2026.
Pergantian ini terjadi setelah Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya dari jajaran BGN. Ketiganya diberhentikan karena terjerat kasus korupsi yang mencoreng program prioritas pemerintah.
Pengumuman resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa 2/6/2026 malam. Pemberhentian disertai pengangkatan pejabat baru sekaligus pencopotan Wakil Kepala BPKP, menunjukkan Istana tidak memberi toleransi pada lembaga yang bermasalah.
Langkah Trenggono pensiun dini dari TNI menjadi catatan tersendiri. Ia memilih melepas status militernya agar fokus penuh membenahi tata kelola BGN dan memastikan program gizi sampai ke penerima tanpa kebocoran.
Kombinasi dua pelantikan ini mengirim sinyal ganda. Di satu sisi, pemerintah menguatkan kanal dialog dengan pekerja lewat Said Iqbal. Di sisi lain, Istana menegaskan komitmen “zero tolerance” terhadap korupsi di lembaga strategis.
Publik kini menunggu langkah cepat tim baru BGN untuk memulihkan kepercayaan. Sementara Said Iqbal dituntut menerjemahkan suara buruh ke dalam kebijakan yang adil, tanpa mengganggu iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan struktur baru di dua pos kunci itu, arah pemerintahan Prabowo di sisa tahun pertama mulai terlihat jelas: mendengar suara akar rumput, sekaligus membersihkan birokrasi dari praktik yang merugikan rakyat.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
