Ketua FSBB Endang: Jam Kerja, Upah, & K3 Jadi Sorotan Utama, Buruh Bukan Sekadar Angka Produksi
Bisnisnews.net – Forum Solidaritas Buruh Banjar kembali angkat suara. Lewat pernyataan resminya, Rabu (3/6/2026), FSBB menyorot sejumlah persoalan ketenagakerjaan di Kota Banjar yang dinilai belum tuntas. Isu utama: jam kerja, sistem pengupahan, perlindungan K3, dan jaminan sosial.
Ketua Umum FSBB, Endang, meminta pemerintah daerah dan perusahaan lebih serius menaruh buruh sebagai bagian penting, bukan pelengkap, dalam pembangunan ekonomi Banjar.
Kesenjangan Kebijakan vs Realita Lapangan
Menurut Endang, keluhan yang masuk ke FSBB menunjukkan masih ada jarak antara aturan di atas kertas dengan kondisi buruh harian.
Ia menilai hubungan industrial yang sehat hanya bisa jalan kalau semua pihak jujur melihat fakta di lapangan.
“Kami berharap para pemangku kebijakan dapat melihat secara langsung kondisi yang dihadapi para pekerja setiap hari. Buruh merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian, sehingga hak-hak mereka harus mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Endang.
Isu Kemanusiaan, Bukan Cuma Produktivitas
FSBB menegaskan persoalan buruh bukan sekadar soal target perusahaan. Ini menyangkut kemanusiaan, kesejahteraan keluarga, sampai keberlangsungan sosial masyarakat Banjar.
Karena itu setiap kebijakan ketenagakerjaan harus ada keseimbangan: usaha tetap jalan, tapi hak pekerja juga wajib dilindungi.
FSBB khusus menyorot 4 poin pengawasan yang harus diperkuat:
1. Ketentuan jam kerja sesuai UU
2. Pemberian upah tepat waktu & sesuai UMK
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 di lingkungan pabrik
4. Jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan aktif
“Pengawasan yang efektif dapat mencegah munculnya potensi pelanggaran hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif,” tegas Endang.
Solusinya: Duduk Bareng Lewat Dialog Tripartit
Alih-alih saling tuding, FSBB mengajak semua pihak duduk bareng. Pekerja, perusahaan, dan pemerintah harus bangun komunikasi terbuka lewat mekanisme dialog tripartit.
“Yang kami perjuangkan adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Kami berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” katanya.
Bagi FSBB, kesejahteraan buruh adalah indikator pembangunan berkelanjutan. Kalau hak terpenuhi dan hubungan industrial harmonis, produktivitas naik, ekonomi daerah ikut terdongkrak.
FSBB juga mendorong Pemkot Banjar + Disnaker untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan. Pastikan semua perusahaan taat aturan.
Sebagai organisasi advokasi, FSBB menyatakan akan terus mengawal isu ketenagakerjaan di Banjar. Komitmennya jelas: perjuangkan kerja layak dan hubungan industrial berkeadilan.
Hingga berita diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi pemerintah terkait pernyataan FSBB ini.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
