Bisnisnews.net – Gelombang aksi massa memenuhi kawasan Balai Kota hingga Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (2/6/2026). Sekitar 1.200 peserta aksi yang terdiri dari ketua RT, RW, unsur ormas, dan LSM turun menyuarakan tuntutan agar DPRD segera mengambil langkah politik terhadap Wali Kota Sukabumi.
Massa menilai kepemimpinan wali kota tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Mereka menuding banyak janji yang sebelumnya disampaikan kepada warga tidak terealisasi hingga memunculkan kekecewaan di tingkat akar rumput.
Koordinator aksi, Arif Rahman Arifin, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk desakan langsung kepada DPRD agar menggunakan hak angket untuk mengevaluasi kepemimpinan wali kota.
“Kami meminta DPRD tidak tinggal diam. Aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti. Kalau memang wali kota masih memiliki sikap kenegarawanan, lebih baik mundur secara terhormat,” kata Arif kepada wartawan.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti pengelolaan dana kelurahan yang dianggap tidak transparan. Mereka mengklaim sejumlah program berjalan tanpa melalui pembahasan bersama lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan seperti LPM, BKM, maupun Karang Taruna.
Menurut Arif, banyak pihak di lingkungan RT dan RW merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan kegiatan. Ia bahkan menduga terdapat campur tangan kelompok tertentu di lingkaran pemerintahan yang ikut mengendalikan program tersebut.
“Kami menerima banyak keluhan dari bawah. Program tiba-tiba berjalan tanpa musyawarah. Padahal seharusnya ada keterbukaan dan pembahasan bersama masyarakat,” ujarnya.
Massa aksi juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi terkait dorongan penggunaan hak angket. Beberapa legislator disebut telah menyatakan kesiapan untuk mengawal tuntutan tersebut.
Aksi yang dipimpin Arif Rahman Arifin bersama Sekretaris Levi dan Bendahara Irni berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian. Meski situasi sempat dipadati massa, jalannya demonstrasi berlangsung tertib hingga sore hari.
Para peserta aksi menegaskan akan terus mengawal perkembangan di DPRD Kota Sukabumi sampai tuntutan mereka mendapatkan kejelasan.***(RAF)
Editor : M. Nabil
