Bisnisnews.net – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dua mesin pertumbuhan ekonomi dengan menggabungkan kekuatan belanja negara serta akselerasi sektor swasta. Langkah strategis ini ditempuh guna memacu roda perekonomian agar bergerak lebih agresif dan merata di seluruh lini sektor produktif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat berbicara dalam acara Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). Menurut Menkeu, penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit menjadi kunci utama untuk menghidupkan kembali gairah dunia usaha.
“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” ungkap Menkeu.
Menkeu melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas yang kuat, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif.
Sebagai langkah konkret memastikan kecukupan likuiditas di sektor keuangan, pemerintah telah memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Langkah besar ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha.
“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial.” jelas Menkeu.
Guna memperbaiki iklim investasi secara menyeluruh, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas lintas kementerian ini dibentuk khusus untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan koordinasi antar-instansi yang selama ini menyumbat laju investasi, terutama pada sejumlah proyek strategis nasional.
Tidak hanya perizinan, keberpihakan pada sektor riil juga ditunjukkan lewat penyiapan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan ini nantinya akan disalurkan melalui Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan patokan tingkat bunga sekitar 5–6 persen.
Langkah-langkah terintegrasi ini diharapkan menjadi sinyal positif sekaligus jaminan keamanan bagi para pelaku usaha untuk terus berekspansi di Indonesia.
“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkas Menkeu.***
Editor : M. Nabil
(Sule)
