Bisnisnews.net — Ruang Oproom Pemda Kota Sukabumi Kamis siang (21/5/2026) dipenuhi wartawan, mahasiswa, dan pegiat media. Mereka datang bukan untuk meliput bencana, tapi untuk membahas bagaimana meliput bencana dengan benar.
Agenda itu digagas KPID Jawa Barat lewat program PATALI, singkatan dari Pengawasan Semesta yang Lestari dan Independen. Temanya langsung: “Etika di Tengah Krisis: Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana”.
Hadir di sana Jurnalis Mahasiswa Universitas Nusa Putra, PWI Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta IJTI Sukabumi Raya. Bagi Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet, ini penting karena bencana bukan cuma urusan BPBD dan pemerintah.
“Kalau lembaga penyiaran, tugasnya sudah jelas. Dorong pelestarian lingkungan, sampaikan informasi kebencanaan yang benar dan akurat. Tapi kesadaran ini harus kolektif. TV, radio, humas, mahasiswa, organisasi masyarakat, semua punya peran,” kata Adiyana.
Ia mengingatkan, Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS sudah mengatur batasan. Yang sering dilanggar justru hal mendasar: mengeksploitasi korban demi gambar dramatis, mewawancarai anak korban tanpa pertimbangan, atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Bagi Adiyana, regulasi saja tidak cukup. Ia menariknya ke nilai budaya Sunda yang sejak dulu mengajarkan manusia menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam.
“Kepedulian lingkungan harus tumbuh dari kesadaran budaya, bukan hanya karena takut sanksi,” ujarnya.
Praktisi media Ganang Widianto menambahkan sisi kemanusiaan dalam jurnalisme bencana. Menurutnya, kecepatan bukan segalanya.
“Wartawan harus punya sensitivitas sosial. Jurnalisme itu tanggung jawab kemanusiaan. Berita yang keluar harus membantu, bukan menambah luka,” kata Ganang.
Ia juga menyinggung model jurnalisme filantropi sebagai jalan agar media independen tetap hidup di tengah tekanan industri. Dana dari yayasan nirlaba dan donor individu dinilai bisa menjaga independensi liputan investigasi dan isu publik.
Melalui PATALI, KPID Jabar memang rutin menggelar bimtek, talkshow, dan rapat dengar pendapat ahli dengan lembaga penyiaran lokal. Tujuannya sederhana: agar informasi yang sampai ke publik saat krisis tetap etis, akurat, dan berpihak pada korban.
Di akhir sesi, yang tersisa bukan cuma catatan regulasi, tapi pengingat bahwa di balik setiap berita bencana, ada manusia yang sedang berjuang.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
