Bisnisnews.net || Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Jika pun tersedia, harganya sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Di tingkat pengecer, harga gas melon kini berkisar antara Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Kondisi ini jelas membebani masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG subsidi. Menariknya, kondisi di pangkalan justru berbeda. Ketersediaan gas disebut masih mencukupi dan harga tetap sesuai ketentuan.
Kepala Shift SPBU 34.433.18 Sukaharja, Warungkiara, Fadilah Saeful Rohman, menegaskan bahwa pihaknya menjual LPG 3 kg sesuai HET yang berlaku. “Kami menjual sesuai aturan, yakni Rp19 ribu per tabung,” ujarnya saat ditemui, Rabu (8/4/2026).
Namun, terkait harga dari pihak SPBE ke pangkalan, Fadilah mengaku tidak mengetahui secara rinci. Ia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan manajemen. Dari sisi stok, ia memastikan tidak ada kekurangan. Bahkan, ketersediaan LPG di pangkalan masih mencapai ratusan tabung. “Stok masih banyak, aman,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembeli LPG di pangkalan berasal dari berbagai kalangan, seperti rumah tangga dan pedagang. Namun, pembelian dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh sub pangkalan. “Yang ambil banyak biasanya sub pangkalan,” tambahnya.
Sementara itu, distribusi dari SPBE ke pangkalan disebut berjalan lancar tanpa kendala keterlambatan. Perbedaan kondisi antara stok yang melimpah di pangkalan dan kelangkaan di masyarakat memunculkan dugaan adanya persoalan pada distribusi lanjutan, khususnya di tingkat sub pangkalan dan pengecer. Situasi ini diduga menjadi salah satu pemicu melonjaknya harga di lapangan.
Gas LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Karena itu, pengawasan distribusi dinilai perlu diperketat agar penyaluran tepat sasaran dan harga tetap stabil.
Jika tidak segera diatasi, persoalan kelangkaan dan kenaikan harga ini berpotensi terus berulang dan kembali merugikan masyarakat luas.***
Editor : M. Nabil
(IFU)
