Bisnisnews.net || Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat hasil pelaksanaan reses ke-1 tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (31/3/2026).
Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan reses DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD 2027, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Leni Liawati menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun Fraksi PKS mencakup empat bidang utama, yakni pemerintahan, pembangunan dan lingkungan hidup, ekonomi dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat.
Di bidang pemerintahan, Fraksi PKS menyoroti pentingnya penataan dan pemekaran desa bagi wilayah yang telah memenuhi syarat, peningkatan pembinaan dunia usaha agar memiliki legalitas, serta penguatan peran pemerintah kecamatan dalam koordinasi pembangunan. Selain itu, optimalisasi peran Satpol PP juga dinilai perlu ditingkatkan dalam menegakkan aturan bagi pelaku usaha.
“Termasuk kebutuhan fasilitas seperti aula Kantor Kecamatan Cisolok yang saat ini masih terbatas dan berada di atas aset desa,” ujar Leni.
Pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, Fraksi PKS menerima banyak keluhan terkait kondisi jalan kabupaten yang rusak di sejumlah titik, di antaranya ruas Purabaya–Cimanggu, Cimalati–Cicurug, hingga Cisolok–Cipanas. Selain itu, minimnya penerangan jalan umum serta kebutuhan jembatan penyeberangan juga menjadi perhatian.
Tak hanya itu, persoalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir turut disoroti. Fraksi PKS mendorong peningkatan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia guna mengatasi permasalahan tersebut secara komprehensif.
Sementara di bidang ekonomi dan keuangan, aspirasi masyarakat didominasi oleh kebutuhan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan infrastruktur irigasi, hingga dukungan pengembangan komoditas kopi. Permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang berdampak pada gagal panen petani juga menjadi catatan penting.
“Selain itu, masyarakat juga berharap adanya kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang lebih sederhana,” ungkapnya.
Di bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta, bantuan untuk rumah ibadah, serta pembinaan kepemudaan melalui fasilitas olahraga.
Akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi sorotan, termasuk kemudahan pengurusan BPJS. Di samping itu, terdapat usulan penyelesaian status aset sekolah, perbaikan sarana pendidikan, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi relawan bencana.
“Seluruh aspirasi ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD 2026 dan masukan dalam penyusunan kebijakan APBD 2027,” kata Leni.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
