Oleh : Aliansi BEM Nusantara Jabar Wilayah Sukabumi
Bisnisnews.net || Satu tahun kepemimpinan Bupati Asep Japar seharusnya menjadi panggung pembuktian, bukan sekadar perayaan seremonial. Namun, di tengah slogan “Sukabumi Mubarakah” yang terus digaungkan, publik justru dihadapkan pada pertanyaan sederhana: sudah sejauh mana keberkahan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Barat Wilayah Sukabumi (BEM Nus Jabar Wilayah Sukabumi) menilai, satu tahun berjalan belum menunjukkan lompatan signifikan dalam menjawab persoalan mendasar daerah.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka masih di kisaran 7 persen, atau sekitar 100 ribu warga usia produktif belum mendapatkan pekerjaan. Angka kemiskinan pun berada di 6,41 persen, setara kurang lebih 179 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Di tengah APBD yang mencapai sekitar Rp4,67 triliun, kondisi ini tentu memunculkan tanda tanya besar: anggaran sebesar itu sebenarnya bekerja untuk siapa?
Program pengembangan agroindustri dan pariwisata memang terdengar menjanjikan di atas kertas. Namun masyarakat kecil tidak hidup dari narasi dan presentasi. Mereka hidup dari pekerjaan yang nyata, penghasilan yang cukup, dan harga kebutuhan pokok yang stabil. Jika pengangguran dan kemiskinan masih bertahan di angka yang sama, maka publik wajar mempertanyakan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Di sektor infrastruktur, pembentukan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan (TP3K) digadang-gadang sebagai solusi percepatan. Sayangnya, percepatan yang dimaksud belum sepenuhnya terasa merata, terutama di wilayah selatan Sukabumi yang masih tertinggal dibanding wilayah utara.
Transparansi kinerja, indikator keberhasilan, serta akuntabilitas publik terhadap tim tersebut juga menjadi tuntutan yang belum terjawab secara terbuka.
Persoalan lingkungan pun tak kalah krusial. Aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah dinilai perlu evaluasi serius. Banjir yang berulang dari tahun ke tahun bukan sekadar fenomena alam, melainkan bisa menjadi alarm adanya gangguan ekosistem.
Jika pembangunan hanya mengejar investasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, maka yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan kerusakan jangka panjang.
Di bidang pendidikan, anggaran hampir Rp1,3 triliun memang terlihat besar. Namun ketika lebih dari 60 persen terserap untuk belanja pegawai dan ribuan ruang kelas masih dalam kondisi rusak, publik kembali dipaksa bertanya: apakah prioritas sudah benar-benar tepat sasaran?
Setahun pemerintahan memang belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan.
Namun satu tahun sudah cukup untuk menunjukkan arah dan keseriusan. Masyarakat tidak menuntut keajaiban, tetapi komitmen yang terukur, kebijakan yang transparan, dan keberpihakan yang jelas.
Karena pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan bukan diukur dari seberapa indah slogan yang digaungkan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat. Jika “Sukabumi Mubarakah” ingin menjadi lebih dari sekadar tagline, maka kerja nyata harus berbicara lebih keras daripada baliho dan seremoni.***
Editor : M. Nabil
(DH)
