Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat langkah pembangunan sektor transportasi darat guna menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya percepatan pembangunan jalur ganda kereta api dari Cicurug hingga Kota Sukabumi. Selain itu, Pemkot Sukabumi juga mendorong agar layanan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Bogor dapat diperpanjang hingga Sukabumi.
Wali Kota menilai penguatan jaringan transportasi massal menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Akses transportasi yang andal diyakini mampu memperlancar pergerakan orang dan barang serta mendukung daya saing daerah.
“Pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya soal fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Ayep Zaki.
Selain sektor perkeretaapian, Pemerintah Kota Sukabumi juga mengajukan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi. Usulan tersebut meliputi pengadaan bus sekolah sebagai sarana transportasi aman bagi pelajar, pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT), serta rencana pembangunan City Hub di Terminal Tipe A melalui kerja sama dengan pihak investor.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, antara lain Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Angkutan Jalan Muiz Tohir, Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan.
Pemerintah Kota Sukabumi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan tersebut. Sebagai tindak lanjut, koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk membahas aspek teknis dan perencanaan ke depan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkot Sukabumi berharap sistem transportasi darat yang terintegrasi dapat segera terwujud, sehingga mampu menunjang pelayanan publik dan pembangunan kota secara berkelanjutan.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
