Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi memaparkan upaya peningkatan keterbukaan informasi publik saat menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kota Sukabumi tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.
Kunjungan tim diterima Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri Husno selaku perwakilan Tim Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sejumlah kepala perangkat daerah, camat, serta direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kota Sukabumi juga mengikuti kegiatan tersebut.
Bobby menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang layak.
Dalam sambutannya, Bobby turut memperkenalkan Kota Sukabumi dari sisi sejarah, geografis, demografis, hingga kehidupan sosial masyarakat yang dikenal menjunjung tinggi toleransi. Ia berharap kunjungan tersebut memberikan kesan positif bagi tim penilai selama menjalankan agenda evaluasi.
Bobby menegaskan bahwa akses terhadap informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Sukabumi terus membenahi pengelolaan informasi melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan agar pelayanan informasi semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut sejalan dengan capaian Kota Sukabumi yang berhasil mempertahankan predikat informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik sejak 2023. Pada tahun tersebut, Kota Sukabumi memperoleh nilai 90,96, kemudian meningkat menjadi 94,38 pada 2024, sebelum mencatatkan nilai 90,04 pada 2025.
Capaian itu menjadi modal sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dalam tahapan Monev 2026, Pemkot Sukabumi juga menampilkan dua inovasi pelayanan informasi, yaitu LASMINI (Layanan Informasi Pasien ICU Terkini) milik RSUD R. Syamsudin, S.H., serta Tanya Pustakawan yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
LASMINI ditujukan untuk mempermudah keluarga pasien dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan kondisi pasien yang dirawat di ruang ICU. Adapun Tanya Pustakawan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mencari informasi dan pengetahuan melalui layanan perpustakaan.
Bobby menyampaikan, pengembangan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia juga berharap hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan sistem keterbukaan informasi di Kota Sukabumi.
“Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: M. Nabil
