Bisnisnews.net– Pelemahan rupiah yang menembus Rp17.981 per dolar AS pada Selasa (29/9) membuat DPR pasang target. Badan Anggaran (Banggar) meminta Bank Indonesia dan pemerintah mengendalikan kurs di kisaran Rp17.500 pada 2027.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai pengendalian kurs menjadi kunci agar tekanan fiskal dan sektor riil tidak berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, pada tahun 2027 Bank Indonesia dan Pemerintah perlu mengendalikan kurs rupiah di kisaran Rp17.500,” kata Said dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa.
Menurut Said, dolar AS yang semakin tinggi akan menciptakan selisih kurs dan membuat cost of fund membengkak. Dampaknya langsung ke APBN dan dunia usaha.
“Apabila nilai dolar AS semakin tinggi, pastinya akan menimbulkan selisih kurs yang berdampak biaya dana kita akan lebih besar,” ujarnya.
Selain fiskal, stabilitas rupiah juga menyangkut daya beli. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama PDB, sehingga inflasi harus dijaga rendah. Banggar dan pemerintah telah menyepakati inflasi 2027 di kisaran 2,5 persen.
“Konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam struktur PDB nasional kita. Karena itu, target inflasi rendah harus menjadi keniscayaan,” tegas Said.
Said menambahkan, rezim devisa bebas yang dianut Indonesia bukan berarti haram intervensi. Justru BI perlu aktif di pasar untuk menjaga stabilitas.
“Sebangun dengan kebutuhan inflasi rendah, Badan Anggaran DPR sepandangan bahwa kurs rupiah harus terkendali meskipun kita masih menganut rezim devisa bebas, tidak berarti intervensi pada sektor moneter kita haramkan,” katanya.
Sementara itu, Analis DOO Financial Futures Lukman Leong menyebut pelemahan rupiah sore ini dipicu prospek kenaikan suku bunga The Fed dan harga minyak dunia yang tinggi, namun tertahan berkat intervensi BI di pasar spot, NDF, dan DNDF.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
