Bisnisnews.net — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026).
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.
Usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. APBN, kata dia, harus tetap sehat dan kredibel sekaligus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” ujar Suahasil.
“Defisit (APBN) akan tetap di bawah 3 persen (terhadap PDB),” katanya. Adapun batas defisit APBN maksimal 3 persen sendiri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lantas, apa PR besar yang menanti Suahasil dalam mengatur dan mengelola keuangan negara?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyampaikan terdapat empat pekerjaan rumah besar yang menanti Suahasil.
Pertama, menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN, terutama defisit, utang, dan kualitas belanja. Kedua, meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.
Ketiga, menjaga agar program prioritas pemerintah tetap berjalan, tetapi tidak membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan kepastian (predictability) kebijakan fiskal agar pasar dan investor kembali mendapatkan kepastian.
“Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” ungkap Ronny, Rabu (16/9/2026).
Ronny menilai dari sisi kapasitas, Suahasil mempunyai modal teknokratis yang cukup kuat karena bukan orang baru di Kementerian Keuangan, melainkan sebelumnya sudah lama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memahami mesin fiskal dari dalam.
Karena itu, tantangan bagi Suahasil bukan memahami APBN, tetapi keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan. Kemampuan Suahasil akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan kepadanya.
“Karena Menkeu yang bagus tidak cukup hanya punya kemampuan teknokratis, tapi juga harus punya otoritas untuk mengatakan ‘tidak’ ketika ada belanja atau kebijakan yang berisiko terhadap kesehatan APBN,” terangnya.
Ia juga memandang PR menjaga defisit APBN di bawah 3 persen bukan sesuatu yang mustahil bagi Suahasil, tetapi ruangnya tidak longgar. Justru tantangannya adalah ketika belanja pemerintah besar, kebutuhan program prioritas meningkat, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Dengan demikian, Ronny menilai pengendalian utang jangan hanya dilakukan dengan membatasi utang baru.
“Yang lebih penting adalah menjaga debt sustainability, pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, biaya bunga terkendali, dan utang digunakan untuk membiayai aktivitas yang menghasilkan produktivitas, bukan hanya menutup belanja rutin,” tutur Ronny.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
