FGD Rumah Literasi Merah Putih: Dorong Kolaborasi Pers, Masyarakat dan Aparat untuk Iklim Investasi dan Energi Sukabumi yang Lebih Baik
Bisnisnews.net – Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Rumah Literasi Merah Putih memfasilitasi Forum Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Sinergi Pers, Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Menciptakan Kondusivitas Investasi, Ketersediaan Energi Listrik, Kemandirian Energi untuk Kemajuan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sukabumi”
Acara digelar di Cafe The Bumee, Jalan Lingkar Selatan No.3, Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa 01/09/2026.
Diskusi ini digelar sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi Sukabumi dalam menarik investasi dan menjamin ketersediaan energi. Peserta FGD memiliki pandangan yang sama: pembangunan hanya bisa maju jika ada kerja sama erat antara media, warga, dan aparat penegak hukum.
Sejumlah pejabat dan tokoh hadir dalam forum tersebut. Di antaranya Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH mewakili Kajari Cibadak, utusan dari GM PLN UIP JBT, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kadiskominfosan, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM.
Dari kalangan pers dan masyarakat sipil hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi, Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman, wartawan, perwakilan LSM, pelaku UMKM, dan undangan lainnya. Keragaman peserta ini menjadi cerminan bahwa isu investasi dan energi menyangkut semua pihak.
Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH dalam pemaparannya menekankan pentingnya kepastian hukum.
“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” katanya.
Perwakilan GM PLN UIP JBT, Bagus menyoroti bahwa listrik merupakan urat nadi pembangunan. Pihaknya berkomitmen menjaga pasokan, namun juga mengajak publik ikut berperan.
“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun kami juga butuh dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi dan mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” ungkapnya.
Isu pertanahan juga menjadi sorotan. Perwakilan BPN Kabupaten Sukabumi menyebut tertib administrasi menjadi prasyarat utama agar investor percaya.
“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
KaKesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM mengingatkan bahwa stabilitas daerah adalah modal utama.
“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak ada miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” jelasnya.
Perwakilan Kadiskominfosan menegaskan peran penting informasi publik. Menurutnya, citra daerah di mata investor banyak ditentukan oleh bagaimana informasi dikelola.
“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” tuturnya.
Dari sisi pers, perwakilan Ketua PWI Jawa Barat menyampaikan bahwa media harus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah.
“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” ucapnya.
Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi menyatakan komitmen insan pers di daerah untuk mengawal setiap kebijakan.
“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai ke masyarakat dengan akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” imbuhnya.
Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman menambahkan bahwa media digital memiliki peran besar dalam edukasi publik.
“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tapi mencerdaskan dan membangun,” tandasnya.
Suara dari pelaku UMKM juga mengemuka. Saeful Usman yang mewakili DPD Gema PS dan UMKM berharap kebijakan energi benar-benar berpihak pada usaha kecil.
“UMKM butuh listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” paparnya.
Dari rangkaian diskusi, FGD menyimpulkan tiga hal pokok penentu investasi: kepastian hukum, infrastruktur energi yang memadai, dan ekosistem informasi yang sehat. Tanpa ketiganya, target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai.
Peserta juga mengusulkan agar forum lintas sektor seperti ini dijadikan agenda rutin pemerintah daerah. Dengan begitu pengawasan dan evaluasi kebijakan bisa dilakukan sejak awal.
Di akhir kegiatan, Rumah Literasi Merah Putih berharap inisiatif ini menjadi pemantik kolaborasi nyata. Harapannya, Sukabumi ke depan memiliki iklim investasi yang aman, pasokan energi yang mandiri, dan perekonomian masyarakat yang semakin kuat.***
Editor : M. Nabil
(Tim Redaksi)
