Oleh : Muhamad Rafi Asyam Putra Hadad Santana
Bisnisnews.net – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia menjadi cermin bagi dunia pers. Kemerdekaan telah diraih 81 tahun lalu, namun kemerdekaan pers untuk menyuarakan kebenaran kini menghadapi ujian paling berat: disinformasi, tekanan ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik.
Jurnalisme hari ini tidak lagi hanya bertarung dengan sensor. Lawan terbesarnya adalah algoritma. Berita cepat, sensasional, dan provokatif lebih mudah viral dibanding liputan investigasi yang butuh waktu dan fakta.
Ketua salah satu organisasi media menyebut, “Kemerdekaan pers bukan hanya bebas menulis, tapi juga bebas dari tekanan ekonomi yang membuat media takut bersuara.” Pernyataan itu lahir di tengah gelombang PHK jurnalis dan penutupan media lokal.
Serangan disinformasi menjadi tantangan utama. Di media sosial, hoaks tentang politik, kesehatan, hingga bencana alam menyebar dalam hitungan menit. Publik sulit membedakan mana berita, mana opini, mana konten bayaran.
Di sinilah peran pers profesional diuji. Tugasnya berubah: dari sekadar meliput peristiwa, menjadi kurator informasi. Memverifikasi, memberi konteks, dan menjelaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam “ruang gema”.
Tantangan ekonomi juga nyata. Pendapatan iklan yang dulu menopang redaksi, kini tersedot ke platform digital asing. Akibatnya, banyak media daerah di Jawa Barat dan wilayah lain terpaksa mengurangi liputan atau tutup sama sekali.
Jika media lokal mati, maka cerita-cerita dari desa, kecamatan, dan kabupaten akan hilang. Padahal demokrasi butuh keberagaman suara, bukan hanya berita dari Jakarta.
Belum lagi soal keamanan jurnalis. Peliputan kasus korupsi, lingkungan, hingga kriminal masih rawan intimidasi. UU ITE dan gugatan sering dipakai untuk membungkam kritik. Padahal pers yang kritis adalah penjaga agar kekuasaan tidak menyimpang.
Namun di tengah suramnya tantangan, ada secercah harapan. Kesadaran publik akan pentingnya media kredibel mulai tumbuh. Banyak pembaca yang kini mau berlangganan, mendukung media lewat membership, dan menolak share berita tanpa cek fakta.
“17 Agustus adalah momentum. Kita merdeka dari penjajahan fisik 81 tahun lalu. Sekarang kita berjuang memerdekakan publik dari kebodohan dan manipulasi informasi,” ujar seorang pemimpin redaksi media daring.
Pemerintah dan Dewan Pers didorong segera mengimplementasikan regulasi yang melindungi ekosistem media. Skema bagi hasil yang adil antara platform digital dan penerbit berita menjadi salah satu kunci agar industri pers bisa bertahan.
Bagi insan pers, HUT RI ke-81 adalah pengingat: kemerdekaan pers bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk jujur, berimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga pers Indonesia tetap merdeka, tetap kritis, dan tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Karena tanpa pers yang bebas, kemerdekaan bangsa belum sepenuhnya utuh.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
