Bisnisnews.net – Keinginan bekerja ke luar negeri masih dihadapkan pada persoalan biaya. Mulai dari pelatihan, pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga keberangkatan, seluruh tahapan tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Kondisi itu menjadi perhatian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pemerintah kini menyiapkan sejumlah skema pembiayaan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak terbebani biaya tinggi.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, dukungan pembiayaan disiapkan melalui program SMK Plus Go International atau SMK Go Global, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran, serta skema pembiayaan melalui koperasi.
“Jadi untuk biaya pelatihan untuk SMK Go Global tahun 2026 sampai 2029 khususnya yang program dari KP2MI, ada pemerintah yang akan membiayai pelatihannya,” kata Mukhtarudin saat menghadiri International Job Fair di Kampus Pasim Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026).
Program tersebut ditargetkan menjangkau 500 ribu calon pekerja migran selama empat tahun. Pada 2026, pemerintah menyiapkan kuota 40 ribu peserta, kemudian 140 ribu peserta pada 2027, 180 ribu peserta pada 2028, dan 140 ribu peserta pada 2029.
“Sehingga totalnya 2026 sampai 2029 500.000. Ini yang direktif Bapak Presiden. Atas arahan Bapak Presiden. Jadi ini program yang dibiayai oleh APBN, oleh pusat,” ujarnya.
Untuk Jawa Barat, kuota program pelatihan pada 2026 mencapai 6.000 peserta. Pelaksanaannya akan melibatkan BP3MI Jawa Barat bersama lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, P3MI, serta sejumlah pihak terkait.
Mukhtarudin mengatakan, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk kebutuhan calon pekerja migran di luar biaya pelatihan.
“Skema pembiayaannya ada bank, ada koperasi. Dalam rangka kita membantu sehingga diharapkan pekerja migran ini sudah enggak ada masalah soal biaya,” katanya.
Pembiayaan tersebut, lanjut Mukhtarudin, dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sebelum calon pekerja migran berangkat ke negara tujuan.
“Baik ticketing-nya maupun pengurusan dokumennya; visanya, paspornya, dan MCU-nya, tes psikolognya, dan lain-lain semua dibiayai oleh pembiayaan dari KUR itu ataupun dari koperasi,” ujarnya.
Di Jawa Barat, Bank BJB memiliki kuota penyaluran KUR Pekerja Migran sebesar Rp50 miliar pada 2026.
“Jawa Barat itu dalam Bank BJB dapat kuota untuk menyalurkan 50 miliar tahun 2026 untuk menyalurkan KUR,” kata Mukhtarudin.
Meski demikian, ia menegaskan, calon penerima pembiayaan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank.
“Tentu KUR ini ada syarat dan ketentuannya, enggak bisa sembarangan orang,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, berbagai skema tersebut diharapkan dapat mencegah calon pekerja migran mencari biaya melalui pinjaman berbunga tinggi atau menjual aset milik keluarga.
“Tadi Bapak Wali Kota Sukabumi juga akan membuat terobosan bagaimana untuk membiayai daripada calon-calon pekerja migran ini agar tidak terbebani masalah misalnya harus pinjam sana-sini dengan bunga besar, atau harus menjual aset dan lain-lain,” tuturnya.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk ikut memperkuat dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
“Jadi daerah, pusat dan daerah akan melakukan upaya,” katanya.
Persoalan biaya juga menjadi perhatian calon pekerja migran. Sandi Kurnia, salah satu peserta job fair, mengaku masih melihat pembiayaan sebagai tantangan utama untuk bekerja ke luar negeri.
Sandi berencana mencari pekerjaan di Jepang setelah sebelumnya bekerja selama delapan tahun di perusahaan Jepang yang berada di Cikarang.
“Saya background-nya itu kan di perusahaan Jepang ya. Selama di Cikarang 8 tahun alhamdulillah. Dan kemarin tuh baru resign,” ujar Sandi.
Ia mengaku telah mempelajari bahasa Jepang selama bekerja. Sandi berharap program SMK Go Global dapat membuka akses kerja ke luar negeri bagi masyarakat yang telah memiliki keterampilan maupun pengalaman kerja.
“Mudah-mudahan mendapat job-nya lewat program SMK Go Global yang diselenggarakan oleh KemenP2MI,” katanya.
Namun, ia menilai dukungan pembiayaan bagi calon pekerja migran masih perlu diperjelas dan diperluas.
“Ke satu, belum ada perusahaan yang memang benar-benar join di apa… untuk pembiayaan,” ujarnya.
Sandi berharap skema KUR Pekerja Migran dapat benar-benar menjadi solusi bagi calon pekerja yang membutuhkan biaya persiapan hingga keberangkatan.
“Nah seperti KUR Pekerja Migran yang benar-benar 100 persen bisa mengajukan 100 juta, belum ada. Masih… masih gimana ya, belum join atau misalkan baru mau launching sekarang,” katanya.
Sandi sendiri menargetkan dapat bekerja di Jepang pada sektor ground handling, khususnya bidang logistik dan kargo penerbangan.
Menurutnya, pengalaman bekerja di perusahaan Jepang serta kemampuan berbahasa Jepang dapat menjadi modal untuk mengembangkan karier.
“Ke satu, mungkin Jepang adalah salah satu negara yang lebih maju dari Indonesia. Kedua, nanti juga setelah di Jepang bisa meneruskan kariernya lagi ke Indonesia,” ujarnya.
Mukhtarudin menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat yang bekerja ke luar negeri memperoleh akses yang mudah, biaya yang terjangkau, serta perlindungan sejak proses persiapan hingga bekerja di negara tujuan.
“Bagi saya itu yang penting calon pekerja migran itu mudah, murah, aman, terlindungi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
