Wartain.com – MUI Jawa Barat berencana menggelar musyawarah khusus untuk membahas persoalan LGBTQ yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Dari hasil pembahasan itu, MUI Jabar akan melahirkan rekomendasi serta kajian akademis sebagai langkah penanganan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris MUI Jawa Barat, KH. Jamjam Erawan, saat menghadiri Musda XII MUI Kabupaten Sukabumi di Hotel Augusta, Cicantayan, Selasa (21/7/2026).
KH. Jamjam menilai berkembangnya budaya LGBTQ berpotensi melemahkan pondasi moral, agama, nasionalisme, dan etika bangsa. Oleh karena itu pihaknya memandang perlu adanya pembinaan dengan pendekatan humanis.
“Penyebaran budaya LGBTQ merupakan potensi lunturnya nilai-nilai nasionalisme, moral, agama, dan etika bangsa Indonesia. Kaum tersebut perlu bimbingan dengan kasih sayang agar kembali seperti semula,” kata KH. Jamjam.
Ia juga menyampaikan dukungan MUI Jabar atas keputusan pemerintah yang menempatkan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
“MUI Jabar bahkan mendukung penuh langkah pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, MUI Jabar tengah menyiapkan pembentukan Satgas dan Posko Khusus. Tugasnya adalah memantau dan menangani berbagai bentuk penyimpangan perilaku di masyarakat.
Selain itu, MUI Jabar mendorong agar segera ada regulasi yang lebih kuat. Termasuk mendukung pembahasan RUU tentang Pelanggaran LGBT di tingkat nasional agar ada efek jera bagi pelaku promosi maupun aktivitas menyimpang.
Sebelumnya MUI Jabar juga telah menyoroti adanya dugaan kampanye penyimpangan di dunia pendidikan. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar nilai-nilai LGBTQ tidak menyebar luas di Jawa Barat.
Namun KH. Jamjam mengingatkan agar penanganan dilakukan sesuai koridor hukum. Ia menolak aksi main hakim sendiri seperti yang dilakukan kelompok “Boti Hunter” beberapa waktu lalu.
“Niatnya bagus, tetapi caranya yang mungkin kurang elok. Kita negara hukum, kita negara hukum negara berdaulat. Saya pikir belum saatnya memakai tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Ya kalau pun di luar negeri terjadi, ya kita gak usah ikut-ikut karena kita negara timur yang penuh dengan adab dan penuh dengan tata krama,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
