Bisnisnews.net – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Barat mendorong seluruh perusahaan pers, terutama media siber, untuk secara bertahap memenuhi standar dan persyaratan verifikasi Dewan Pers.
Ketua SMSI Jawa Barat, Herdiyansyah, mengatakan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan Dewan Pers tetap menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan pers.
Meski demikian, SMSI juga berupaya memberikan pendampingan kepada media-media yang masih dalam tahap membangun legalitas dan belum memenuhi seluruh persyaratan.
“Ya memang kalau persyaratan verifikasi Dewan Pers itu baku tetap harus kita ikuti. Cuman SMSI itu ada misi sosial, saya bilang ke Kang Sule juga sebagai Ketua SMSI Sukabumi Raya juga kan untuk merangkul teman-teman yang belum berbadan hukum,” kata Herdiyansyah, usai menghadiri pelantikan ketua dan pengurus SMSI Sukabumi Raya di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan, media yang belum memiliki badan hukum akan diarahkan untuk memenuhi aspek legalitas. Setelah berbadan hukum, perusahaan pers dapat melanjutkan proses verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual.
“Dirangkul, dihimbau untuk kepada yang sudah berbadan hukum dihimbau untuk melakukan verifikasi secara administrasi. Yang sudah verifikasi administrasi juga dihimbau untuk melakukan verifikasi faktual. Tapi persyaratan itu pelan-pelan harus kita tempuh juga, harus ada begitu. Karena itu aturan main dari Dewan Pers,” ujarnya.
Menurut Herdiyansyah, proses verifikasi perlu dibuat lebih sederhana agar dapat dijangkau oleh perusahaan pers dengan skala kecil.
“Kalau kita SMSI inginnya persyaratan itu diperingkas sedemikian mungkin agar teman-teman anggota SMSI itu bisa melakukan verifikasi dengan mudah,” jelasnya.
Ia menambahkan, SMSI juga terus membangun komunikasi dengan pihak terkait agar media yang ingin mengikuti proses verifikasi dapat memperoleh pendampingan dan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Insyaallah teman kita juga di Dewan Pers ada bagian verifikasi juga memberikan kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan jika bergabung ke SMSI,” tambahnya.
Herdiyansyah menyebut, salah satu tantangan dalam verifikasi administrasi berkaitan dengan kompetensi dan kesejahteraan pekerja media.
Perusahaan pers harus memiliki wartawan, redaktur, serta pimpinan redaksi yang kompeten. Selain itu, pekerja juga perlu memperoleh hak-hak dasar, termasuk upah dan jaminan sosial.
“Kalau administrasi itu kan salah satunya, selain wartawannya harus kompeten, redakturnya kompeten, pimrednya juga kompeten, di samping administrasi itu. Wartawannya harus digaji sesuai UMR, mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Sementara pada tahap verifikasi faktual, perusahaan pers harus mampu menunjukkan keberadaan kantor atau sekretariat yang jelas. Media juga wajib memiliki ruang redaksi dan struktur organisasi yang menggambarkan pembagian tugas di dalam perusahaan.
“Kalau untuk faktual yang jelas pasti medianya harus mempunyai sekretariat kantor yang jelas, mempunyai ruang redaksi, mempunyai struktur organisasi dari pimpinan redaksi sampai tingkat ke bawah,” tuturnya.
Ia mengatakan, persyaratan tersebut menjadi tantangan bagi sebagian media yang masih dikelola secara personal dengan jumlah karyawan terbatas.
“Kadang-kadang teman itu mengelola media itu kan pribadi, karyawannya juga. Kadang-kadang antara teman-teman sendiri gitu kan. Sehingga untuk administrasi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan itu mereka belum punya dan itu pada saat verifikasi administrasi ya jadinya tertolak,” katanya.
Meski demikian, Herdiyansyah menegaskan bahwa berbagai kendala tersebut bukan berarti tidak dapat diselesaikan.
SMSI Jawa Barat berkomitmen mendorong dan mendampingi perusahaan pers agar dapat memperbaiki tata kelola, memenuhi persyaratan administrasi, serta secara bertahap mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan Dewan Pers.***(RAF)
Editor : M. Nabil
