Bisnisnews.net – Kawasan permukiman di Kampung Cipelang, Kelurahan Karangtengah, Kota Sukabumi, menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (16/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turut mendampingi peninjauan yang berlangsung di Teras Cipelang Herang.
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung hasil penataan kawasan melalui program konsolidasi tanah yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi warga penerima manfaat.
Bobby menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya dikembangkan melalui program konsolidasi tanah dengan dukungan Bappenas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
“Lahan milik pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah layak huni yang kemudian diserahkan kepada masyarakat lengkap dengan sertifikat hak milik,” ucap Bobby.
Keberhasilan program tersebut kini tengah dijajaki untuk dikembangkan di sejumlah wilayah lain di Kota Sukabumi. Pemerintah daerah akan melihat potensi lahan yang tersedia, termasuk lahan milik pemerintah maupun tanah yang dapat dikembangkan melalui kesepakatan dengan masyarakat.
Dalam kunjungan itu, perwakilan Jepang melalui JICA juga turut melihat langsung konsep penataan kawasan Cipelang. Program tersebut dinilai dapat menjadi gambaran bagaimana penataan permukiman dilakukan secara terpadu dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih tertata, dilengkapi ruang terbuka hijau, serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” lanjutnya.
Bobby menilai, penyediaan rumah layak huni harus diikuti dengan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi warga. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Setelah memperoleh rumah yang layak, masyarakat juga perlu didukung melalui program bantuan modal usaha maupun pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan mereka meningkat secara berkelanjutan,” tuturnya.
Pemerintah Kota Sukabumi berharap kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra internasional dapat terus dikembangkan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kawasan permukiman yang tidak hanya tertata dari sisi fisik dan legalitas tanah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.***(RAF)
Editor : M. Nabil
