Bisnisnews.net – DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Komisi IV menyoroti serius kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Evaluasi terhadap layanan rumah sakit dan percepatan Universal Health Coverage UHC menjadi fokus utama agar jaminan kesehatan merata bagi seluruh warga.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, Sabtu 27/6/2026 usai mengikuti pembahasan Realisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran RPPA Tahun Anggaran 2025.
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat adalah pelayanan di RSUD Palabuhanratu yang masih menjadi perhatian masyarakat. Ferry menilai peningkatan mutu layanan harus jadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi semakin baik, lebih manusiawi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ferry saat diwawancarai usai rapat.
Komisi IV menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan diharapkan segera diperbaiki oleh pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan.
Ferry juga menekankan pentingnya masukan dari masyarakat. Kritik dan aspirasi warga, kata dia, menjadi bahan evaluasi penting bagi rumah sakit dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan.
Isu lain yang disorot adalah status UHC Kabupaten Sukabumi. Ferry mendorong agar target UHC 100% dapat kembali tercapai pada tahun ini. Jaminan kesehatan menyeluruh dinilai memberi kepastian saat warga membutuhkan layanan medis.
“Kami berharap target UHC dapat kembali tercapai pada tahun ini sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan,” pintanya.
Salah satu tantangan berat adalah penonaktifan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran PBI oleh pemerintah pusat. Akibatnya, sebagian warga yang sebelumnya terjamin kini menghadapi kendala saat berobat ke fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal itu, Ferry menegaskan pemerintah daerah punya tanggung jawab memastikan tidak ada warga yang ditolak berobat hanya karena tidak punya BPJS atau terkendala biaya.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan hanya karena tidak memiliki BPJS atau mengalami keterbatasan biaya. Negara harus tetap hadir untuk melindungi hak kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir rapat, Ferry meminta seluruh fasilitas kesehatan di Sukabumi menjaga standar pelayanan optimal tanpa diskriminasi. Komisi IV akan terus mengawal agar hak dasar kesehatan warga benar-benar terpenuhi sesuai amanat konstitusi.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
