Oleh : Aam Abdul Salam/ Aktivis 98, Sekjen PPJNA 98, Penasehat SMSI/PWI Kab.Sukabumi, Presidium MD KAHMI Sukabumi, Sekjen Komite Nasional Kedaulatan Energi
Bisnisnews.net – Minggu pagi, 20 Oktober silam, barangkali menjadi salah satu momen paling sakral di gedung DPR/MPR. Di hadapan podium, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tidak sekadar normatif, melainkan sebuah maklumat kebangsaan yang menghentak.
Keputusan besar telah diambil: ekspor Sumber Daya Alam (SDA) kini resmi diputuskan satu pintu melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Langkah ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan babak baru untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 yang selama ini seperti macan kertas.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tata kelola dan ekspor SDA kita selama dekade terakhir berjalan timpang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang melimpah ruah di bawahnya justru mengalir deras ke kantong-kantong segelintir oligarki, menyisakan remah-remah bagi kas negara.
Kebijakan satu pintu lewat Danantara adalah pukulan telak yang tegas. Ini adalah momentum mengembalikan kekayaan nusantara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, persis seperti mandat yang dititipkan oleh para pendiri bangsa.
Filsafat, Budaya, dan Akar Spiritual Kemandirian
Jika dibedah secara mendalam, langkah berani ini bukan sekadar hitung-hitungan angka produk domestik bruto (PDB) atau neraca perdagangan. Ada falsafah hidup yang sangat mendasar di dalamnya. Secara budaya dan spiritual, masyarakat Nusantara sejak dahulu kala memahami alam bukan sebagai komoditas yang bisa diperas habis demi keserakahan pribadi. Alam adalah ibu bumi (Umarati) yang menghidupi, yang harus dikelola dengan rasa syukur dan keadilan sosial.
Ketika negara mengambil alih kendali penuh atas hasil buminya, kita sedang memulihkan martabat dan kemandirian ekonomi yang sejati. Ini adalah laku spiritual sebuah bangsa yang merdeka: berhenti mengemis pada sistem global yang eksploitatif dan mulai berdiri di atas kaki sendiri.
Ketahanan bangsa tidak akan pernah tercapai jika urat nadi perekonomian kita masih disetir oleh kepentingan asing dan segelintir pemburu rente.
Manunggaling Pemimpin dan Rakyat
Ketegasan Presiden Prabowo ini tentu akan menghadapi badai tantangan dari pihak-pihak yang kenyamanannya terganggu. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa berjalan sendirian di atas kertas. Ia membutuhkan perisai terkuat bernama persatuan nasional.
Dalam kosmologi budaya kita, dikenal konsep manunggaling kawula gusti—sebuah kesatuan yang utuh antara pemimpin dan rakyatnya. Ketika pemimpin melangkah demi kemaslahatan publik, rakyat bergerak menjadi penyokong utamanya. Dukungan ini bukan sekadar sorak-sorai, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga kedaulatan domestik dan mengawal transisi besar ini dari segala bentuk sabotase ekonomi.
Pada akhirnya, ikhtiar fisik melalui Danantara ini harus digenapi dengan ketukan pintu langit. Doa bersama untuk kedamaian, keselamatan, dan keberkahan negeri adalah energi spiritual yang akan menjaga momentum ini tetap murni.
Sudah terlalu lama kekayaan kita dinikmati secara sepihak; kini saatnya bumi Indonesia benar-benar berkah dan memakmurkan pemilik sahnya: seluruh rakyat Indonesia.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
