Bisnisnews.net – Ketidakbecusan manajemen Perum Bulog, khususnya yang berada di bawah kendali Kantor Cabang Cianjur dengan wilayah kerja termasuk Kabupaten Sukabumi, kini memicu bara api di tingkat akar rumput. Alih-alih menjadi solusi pangan, Bulog justru dinilai menjadi sumber kegaduhan sosial akibat carut-marutnya pendistribusian bantuan beras dan minyak goreng yang tak kunjung menemui titik terang.
Di Kabupaten Sukabumi, ketegangan ini memuncak. Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang merupakan garda terdepan di desa, kini beralih fungsi menjadi “bamper” sekaligus sasaran empuk caci maki warga. Penyebabnya fatal: janji distribusi bantuan pangan periode Januari hingga April yang hingga kini hanya menjadi fatamorgana bagi sebagian besar desa.
Sengkarut ini semakin diperparah dengan pola pendistribusian yang dinilai tebang pilih. Berdasarkan pantauan di lapangan, penyaluran bantuan pangan untuk periode Januari hingga April tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
Hanya ada beberapa kecamatan tertentu yang telah menerima alokasi bantuan secara lancar. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya, termasuk wilayah pelosok, dibiarkan dalam ruang gelap informasi. Tidak ada jadwal pasti, tidak ada urutan prioritas yang jelas, apalagi alasan teknis mengapa satu wilayah didahulukan sementara wilayah lain dianaktirikan.
Kondisi ini menciptakan kecemburuan sosial yang tajam antar wilayah. Masyarakat di kecamatan yang belum menerima bantuan mulai membanding-bandingkan situasi mereka dengan wilayah tetangga yang sudah melakukan penyaluran.
Ruyat Lesmana, petugas Puskesos Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, mengungkapkan betapa getirnya posisi petugas di lapangan saat menghadapi warga yang lapar namun hanya dibekali tangan kosong oleh pemerintah pusat.
“Kami mendengar di kecamatan lain sudah turun, tapi di tempat kami kosong melompong. Saat warga datang ke kantor desa dengan nada tinggi, bertanya kenapa di sana ada dan di sini tidak ada, kami mau jawab apa? Informasi dari Bulog tidak sampai ke bawah. Ini bukan cuma soal keterlambatan, tapi soal ketidakadilan distribusi yang membuat kami di desa kehilangan muka di depan warga,” tegas Ruyat.
Kekecewaan Ruyat bukan tanpa alasan. Di Desa Gunung Malang, petugas Puskesos harus menelan pil pahit menjadi korban intimidasi verbal. Warga yang sudah kesulitan ekonomi merasa “dipermainkan” karena distribusi yang sempat dimulai pada April mendadak terhenti tanpa sebab dan tanpa pemberitahuan resmi lebih lanjut.
Ketidakjelasan ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam manajemen logistik dan koordinasi antara gudang Bulog dengan pemerintah daerah. Jika disparitas distribusi di Kabupaten Sukabumi ini terus berlanjut tanpa adanya skema jadwal yang transparan, integritas program bantuan pangan nasional ini dipertaruhkan.
Rakyat kecil jangan lagi dijadikan korban ego birokrasi, dan petugas desa jangan terus dibiarkan menjadi sasaran empuk kegaduhan sosial akibat ketidakbecusan mereka yang duduk manis di kursi manajerial Bulog.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
