Bisnisnews.net || Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi masih menghadapi hambatan, terutama pada kesiapan lahan yang belum memenuhi persyaratan teknis. Meski demikian, upaya percepatan terus dilakukan agar program tersebut dapat segera terealisasi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menegaskan bahwa Kota Sukabumi belum termasuk dalam daftar daerah yang akan dibangun Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini.
“Belum, Kota Sukabumi belum,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Kampung Sosial di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada kondisi kontur lahan yang belum sesuai dengan standar pembangunan. Menurutnya, lahan yang disiapkan pemerintah daerah harus dalam kondisi rata dan siap bangun.
“Kota Sukabumi sebetulnya sudah menyiapkan lahannya karena yang menyiapkan lahan memang kabupaten/kota. Nah, cuma agak kendalanya Sukabumi kontur lahan, tanahnya ya, kan harus rata,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan lain yang harus dipenuhi, seperti luas lahan minimal dan status lahan yang sudah clear and clean.
“Ini juga dilihat oleh Kemen-PU kan apakah memenuhi syarat karena harus 7,6 hektar dengan posisi clear and clean dan sudah matang tanahnya,” paparnya.
Di tingkat provinsi, program Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan dalam tahap rintisan di sejumlah wilayah. Total terdapat 20 titik rintisan yang telah beroperasi dengan memanfaatkan fasilitas bangunan yang ada.
“Sekolah Rakyat ini sekarang yang untuk rintisan ya ada 20. Ada 20 Sekolah Rakyat dan sedang dibangun yang tetap, Sekolah Rakyat tetap,” ucap Noneng.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah membangun enam lokasi Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan mulai digunakan pada Juni hingga Juli mendatang.
“Yang kemarin itu kan satu tahun rintisan masih menggunakan gedung-gedung yang ada. Nah, sekarang yang sedang dibangun yang untuk digunakan untuk Juni-Juli ini ada enam di Jawa Barat,” katanya.
Beberapa daerah yang telah dipastikan menjadi lokasi pembangunan antara lain Kabupaten Bandung dan Bogor.
“Yang jelas di Kabupaten Bandung ada, kemudian di Bogor ada, yang empatnya lagi nanti saya sampaikan takutnya keliru,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar program tersebut dapat hadir di Kota Sukabumi. Salah satu lokasi yang sempat direncanakan berada di kawasan Cikundul.
“Awalnya itu di Cikundul, ya. Ini informasi, Pak. Karena kan kami juga di Dinas Sosial baru memperhatikan dokumen-dokumen ke sana,” ujarnya.
Asep menyebutkan, koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, guna mempercepat proses realisasi.
“Kami juga komunikasi dengan Palmartha, salah satu UPT yang ada di Kemensos. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan upaya bagaimana kita untuk menuju terwujudnya Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Saat ini, tahapan masih berada pada proses verifikasi awal, khususnya terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menjadi salah satu syarat pendukung.
“Kemarin mereka baru memverifikasi dulu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di kota karena ada isiannya nanti,” katanya.
Sebagai solusi sementara, Dinas Sosial Kota Sukabumi berencana memulai Sekolah Rakyat dalam bentuk rintisan sambil menunggu kesiapan pembangunan permanen.
“Tetapi kami, upaya dari Dinas Sosial yang tadi adalah kita membuat dulu lah sekolah rintisan, ya, untuk cikal bakal nantinya Sekolah Rakyat yang ditetapkan,” ujar Asep.
Ia menegaskan, keputusan akhir terkait penetapan Sekolah Rakyat tetap berada di tangan pemerintah pusat. “Karena penetapan Sekolah Rakyat itu adalah dari Kementerian Sosial,” tegasnya.
Selain itu, pencarian lahan alternatif juga terus dilakukan dengan menggandeng instansi terkait, termasuk pengelola aset daerah.
“Sebetulnya kita juga berupaya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya di Bidang Aset. Ada enggak lahan-lahan yang memenuhi standar untuk dibangunnya Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Pemerintah Kota Sukabumi tetap optimistis program ini dapat segera terealisasi.
“Ya mudah-mudahan sih Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi itu bisa seperti beberapa kabupaten/kota yang sudah ada Sekolah Rakyat-nya,” harap Asep.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya percepatan program tersebut.
“InsyaAllah setelah kegiatan ini kita juga harus berkoordinasi dengan provinsi, kemudian dengan kementerian lah khususnya. Itu upaya-upaya kita dari Dinas Sosial Kota Sukabumi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
