Bisnisnews.net || Keputusan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan salat Idul Fitri Muhammadiyah menuai kritik tajam. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan citra Sukabumi yang selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi.
Ketua PC IMM Sukabumi Raya, Diki Agustina, menilai langkah tersebut menunjukkan belum optimalnya pemerintah dalam mengelola keberagaman di tengah masyarakat. Ia menyebut, penolakan itu justru memperlihatkan adanya jurang antara slogan toleransi dan implementasi kebijakan di lapangan.
“Selama ini Sukabumi sering disebut sebagai kota toleran, tetapi keputusan ini justru memperlihatkan hal yang berbeda. Ketika ada perbedaan, ruangnya tidak dibuka, malah dibatasi,” ujarnya, Kamis (20/3/2026).
Menurut Diki, perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah bukanlah persoalan baru. Ia menilai, kondisi tersebut seharusnya bisa disikapi dengan pendekatan yang inklusif, bukan dengan pembatasan.
“Perbedaan ini sudah menjadi bagian dari dinamika yang berulang setiap tahun. Justru di situlah pemerintah diuji untuk mampu bersikap adil dan bijak. Sayangnya, yang terjadi di Sukabumi malah sebaliknya,” katanya.
Ia juga menyinggung komitmen yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Sukabumi terkait fasilitasi perbedaan. Menurutnya, kebijakan terbaru ini menimbulkan kesan inkonsistensi dalam kepemimpinan.
“Pernah ada janji untuk mengakomodasi perbedaan. Namun ketika momentum itu datang, tidak terlihat upaya ke arah sana. Bahkan tidak ada penjelasan yang terbuka maupun solusi alternatif yang setara,” ucapnya.
IMM menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan serta kebebasan beragama. Diki menegaskan, alasan administratif tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membatasi hak kelompok tertentu dalam menjalankan ibadah.
“Jika kebijakan diambil karena tekanan tertentu, maka itu berbahaya. Artinya, diskriminasi bisa dilegalkan secara tidak langsung,” tegasnya.
Ia menambahkan, Lapang Merdeka sebagai ruang publik semestinya dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Pembatasan akses, menurutnya, dapat menggerus rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ruang publik itu milik bersama. Ketika ada kelompok yang tidak bisa menggunakannya untuk ibadah, maka pemerintah gagal menjalankan perannya sebagai pelindung semua warga,” katanya.
Diki juga mengingatkan bahwa predikat kota toleransi harus dibuktikan melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar slogan.
“Toleransi itu diuji saat ada perbedaan. Kalau perbedaan saja tidak bisa difasilitasi, maka klaim kota toleransi patut dipertanyakan,” ujarnya.
Atas dasar itu, IMM mendesak Wali Kota Sukabumi untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak adil tersebut.
“Pemerintah harus kembali pada fungsinya sebagai penjamin hak seluruh warga. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi tidak memberikan izin penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan salat Idul Fitri Muhammadiyah 1447 Hijriah. Meski demikian, pelaksanaan salat Id tetap digelar di lokasi alternatif, yakni di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan SD Aisyiyah Cipoho.***(RAF)
Editor : M. Nabil
