Bisnisnews.net || Pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dilakukan untuk memperkuat struktur birokrasi serta mengisi sejumlah posisi yang sempat kosong di perangkat daerah. Kegiatan pengambilan sumpah dan janji jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di Balai Kota Sukabumi pada Selasa (10/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak empat pejabat administrator, 18 pejabat pengawas, 16 pejabat fungsional, serta lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) resmi dilantik untuk menempati jabatan baru di lingkungan pemerintahan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan bahwa pengisian jabatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Ia menekankan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, serta kompetensi demi kepentingan masyarakat.
“Setiap jabatan yang diemban adalah amanah yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ayep Zaki.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Fitrya Kusnaningsih sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dini Maryani sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Ajid Ibrahim yang kini menjabat sebagai Lurah Sindangsari.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa proses pelantikan dilakukan melalui pertimbangan manajemen talenta yang menitikberatkan pada potensi dan kinerja aparatur.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelantikan ini adalah mengisi jabatan yang sebelumnya kosong agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Salah satu posisi yang segera diisi yakni jabatan lurah yang sempat kosong karena pejabat sebelumnya meninggal dunia. Menurutnya, jabatan lurah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan kepala daerah di tingkat wilayah.
“Posisi lurah merupakan representasi kepala daerah di tingkat kelurahan, sehingga tidak boleh terlalu lama kosong agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” jelasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
