Bisnisnews.net || Upaya Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan verifikasi atas dugaan aktivitas industri tanpa izin di Kecamatan Cicurug menemui hambatan. Pihak manajemen PT Kaya Karung Bersama (KKB) diduga mangkir karena tidak berada di tempat saat rombongan otoritas mendatangi lokasi pabrik di Desa Tenjoayu, Rabu (4/3/2026).
Sikap PT KKB ini berbanding terbalik dengan PT Pong Codan Indonesia yang disidak pada pagi hari di hari yang sama. Mereka kooperatif dengan mengakui adanya keterlambatan migrasi izin.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, menyayangkan sikap manajemen PT KKB. Padahal, kunjungan kerja yang dilakukan bersama dinas terkait ini sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan perizinan usaha.
“Kita bersama dinas datang ke PT KKB, tapi sayangnya owner-nya tidak ada di lokasi. Jadi kita belum bisa melakukan pembinaan perizinan usahanya,” ujar Iwan, Kamis (5/3/2026).
Kesan mangkir semakin kuat lantaran pihak perusahaan hanya meninggalkan karyawan yang tidak memiliki kapasitas memberikan keterangan. Rombongan dewan bahkan tidak disediakan tempat dan hanya tertahan di area depan pabrik. Padahal, surat kunjungan kerja telah dilayangkan secara resmi.
“Owner atau manajemennya tidak ada di tempat, hanya ada karyawan yang ditugaskan tapi selalu menjawab tidak tahu apa-apa. Membingungkan,” ungkap Iwan.
Iwan menekankan bahwa tindakan mangkir dari sidak resmi tidak akan menghentikan proses investigasi. Sebaliknya, hal ini menjadi catatan serius bagi DPRD dalam mengevaluasi kepatuhan industri di Kabupaten Sukabumi.
Jika PT Pong Codan diberikan kesempatan untuk memperbaiki administrasi dalam waktu satu bulan, terhadap PT KKB, DPRD akan mengambil langkah lebih formal.
“Karena tidak bisa ditemui di lokasi, maka manajemen PT KKB perlu dipanggil secara khusus ke gedung dewan. Kami akan pastikan proses pengawasan ini tidak berhenti di sini guna memastikan semua aturan perizinan dipenuhi,” tutupnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
