Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi menghapus sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai langkah strategis mendongkrak penerimaan daerah tahun 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dengan harapan realisasi pendapatan bisa melampaui target Rp22 miliar.
“Mudah-mudahan bisa mencapai target, bahkan lebih,” ujarnya, Kamis, melalui keterangan yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.
Selain penghapusan denda, Pemkot juga akan meninjau kembali aspek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dari total luas objek pajak sekitar 39.193.400 meter persegi, baru 13,14 persen yang tercatat memiliki PBG.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah mendistribusikan 111.945 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sejak 13 Februari sebagai bagian dari optimalisasi pemungutan.
Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, menjelaskan total ketetapan PBB-P2 tahun ini mencapai Rp18.604.403.113. Adapun target pendapatan yang tercantum dalam APBD sebesar Rp14.887.130.400, dengan proyeksi realisasi dapat menembus Rp22.816.082.849.
Sebagai gambaran, realisasi PBB-P2 pada 2025 tercatat Rp16.297.379.433 dari 108.459 wajib pajak. Hingga akhir tahun, piutang PBB-P2 masih berada di angka Rp42.724.447.904.***(RAF)
Editor : M. Nabil
